Mataram (ANTARA) - Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tetap menyiapkan layanan jemput bola kepada masyarakat yang ingin membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) kendati tanggal jatuh tempo per 30 September 2022, sudah lewat.
"Meskipun tanggal jatuh tempo pembayaran PBB sudah berakhir, tapi kita layanan jemput bola tetap kita lakukan untuk mencapai target 100 persen," kata Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram HM Syakirin Hukmi di Mataram, Selasa.
Pernyataan itu disampaikan menyikapi belum tercapainya target PBB sebesar Rp28 miliar hingga tanggal jatuh tempo. Realisasi PBB per 14 Oktober 2022, tercatat Rp24,6 miliar lebih atau sekitar 88,18 persen.
Menurut dia, WP yang belum membayar PBB ini rata-rata menghadapi banyak masalah antara lain, ada yang masih berada di luar daerah, karena kondisi keuangan yang belum cukup, sibuk dengan berbagai urusan dan lainnya.
Hanya saja, katanya, ketika petugas BKD datang dan mengingatkan WP tentang pembayaran PBB, rata-rata WP sadar belum membayar dan mereka akan tetap bayar.
"Mereka berjanji akan tetap membayar PBB, kendati kena sanksi administrasi dengan membayar denda sebesar 2 persen," katanya.
Syakirin mengatakan, jumlah WP PBB di Kota Mataram saat ini tercatat sekitar 80 ribu.
"Harapan kita, semoga dengan upaya-upaya yang kita lakukan itu target Rp28 miliar bisa tercapai 100 persen," katanya.
Sebelumnya, BKD membuka mobil layanan keliling pembayaran PBB ke 325 lingkungan untuk memotivasi, mendekatkan, serta memudahkan masyarakat membayarkan kewajiban mereka.
"Untuk kegiatan layanan keliling pembayaran PBB, kita siapkan empat mobil layanan. Jika masih kurang, kita ada kendaraan lain yang siap melayani wajib pajak di 325 lingkungan," katanya.
Kegiatan layanan pembayaran PBB keliling, katanya, dilaksanakan berdasarkan permintaan dari lingkungan dan petugas BKD siap memberikan layanan kapan pun dan dimana pun.
"Pagi, siang, sore, malam, kita siap turun. Bahkan pada hari libur sekalipun jika ada permintaan petugas kami siap turun," katanya.
Berita Terkait
BKD Jakarta akan identifikasi masalah jabatan yang masih kosong
Selasa, 10 Desember 2024 5:38
Sebanyak 465 pelamar CPNS di Pemprov NTB tak penuhi syarat
Kamis, 19 September 2024 16:07
Pelamar CPNS di Pemprov NTB capai 4.388 orang
Kamis, 12 September 2024 22:29
Jumlah pelamar CPNS di NTB tembus 1.000 orang
Senin, 2 September 2024 19:21
BKD NTB menerima 250 berkas pelamar CPNS
Jumat, 30 Agustus 2024 5:12
BKD sarankan pelamar CPNS di NTB atur waktu pendaftaran
Kamis, 22 Agustus 2024 21:14
Pemprov NTB resmi umumkan formasi CPNS 2024
Senin, 19 Agustus 2024 19:07
Mutasi pejabat Pemprov NTB sudah sesuai prosedur dan izin Mendagri
Selasa, 2 April 2024 16:00