Lombok Tengah NTB membangun gedung sementara Mall Pelayanan Publik

Praya, Lombok Tengah (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, membangun gedung sementara yang akan digunakan untuk Mall Pelayanan Publik di lokasi bekas kantor DPRD di daerah setempat.

"Yang dibangun ini gedung sementara," kata Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lombok Tengah, Lalu Wiranata di Praya, Rabu.

Mall pelayanan publik ini ditargetkan berfungsi pada Bulan Desember 2022 mendatang, dengan harapan bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Hal tersebut, lanjutnya, sesuai dengan rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), yang menyebutkan bahwa ada sebanyak 18 pelayanan yang ditempatkan, setelah itu baru dilakukan penambahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

"Akan ada 18 pelayanan perizinan di Mall Pelayanan Publik ini," katanya.

Pelayanan perizinan yang bisa diakses oleh masyarakat di mall pelayanan publik ini seperti administrasi kependudukan, KTP, Kartu Keluarga (KK), Akte Kelahiran, Imigrasi, perizinan pembangunan, izin kesehatan, izin lingkungan dan pelayanan publik lainnya.

"Intinya semua jenis perizinan bisa dilayani di mall pelayanan publik ini," katanya.

Sedangkan untuk anggaran pembangunan mall pelayanan publik sementara ini adalah sebesar Rp1 miliar yang digunakan untuk merenovasi bekas gedung DPRD Lombok Tengah dan fasilitas pendukung lainnya. Pembangunannya dilaksanakan secara bertahap, karena keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah daerah.

"Secara bertahap, yang jelas program ini bisa berjalan dulu," katanya.

Sebelumnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lombok Tengah, menyatakan, penyusunan Detail Engineering Design (DED) rencana pembangunan gedung Mall Pelayanan Publik di daerah setempat telah jadi dikerjakan.

"DED mall pelayanan publik Lombok Tengah saat ini telah jadi," kata Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Lombok Tengah, Lalu Supriadin.

Ia mengatakan, lokasi sementara mall layanan publik akan ditempatkan di eks kantor DPRD Lombok Tengah. Namun ke depan, mall pelayanan publik ini akan dibangun dengan bangunan yang megah dengan desain lima lantai.

Untuk lokasi pembangunan ada dua pilihan yakni pertama di bekas kantor bupati dan kedua di komplek pemerintah bagian timur atau area samping kantor bupati.

"Dalam DED tersebut, direncanakan akan menghabiskan anggaran Rp67 miliar," katanya.

Ia menjelaskan, untuk lokasi sementara memang mall pelayanan publik akan berada di bekas kantor DPRD Lombok Tengah sembari menunggu untuk dilakukan pembangunan untuk bangunan permanennya, yang sampai saat ini belum terwujud mengingat kondisi keuangan daerah yang terbatas.