Mataram, 27/3 (Antara) - Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Helmy Faisal Zaini mengaku lebih sering berkunjung ke wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) daripada provinsi lain, selama menjadi bagian dari menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II.
"Saya lebih banyak berkunjung ke wilayah NTB, diantara sekian banyak daerah kunjungan, terbanyak di NTB," kata Helmy saat mengawali sambutannya pada pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) NTB 2014, yang digelar di Mataram, Rabu.
Musrenbang terkait penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi NTB 2014 yang digelar di aula Hotel Lombok Raya Mataram itu, juga dihadiri Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Wakil Kepala Bappenas Lukita Dinarsyah Tuwo.
Staf Ahli Bidang Kependudukan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) Bidang Kependudukan Nanag Komara, dan sejumlah pejabat dari kementerian terkait lainnya, juga hadir dalam pembukaan Musrenbang NTB itu.
Para pejabat dari berbagai kementerian itu, juga akan memaparkan materi terkait perencanaan pembangunan nasional sesuai bidang masing-masing.
Dari unsur pemerintah daerah, selain Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi, juga dihadiri bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil walikota Se-NTB.
Helmy juga mengaku banyak memberi perhatian kepada Provinsi NTB, termasuk dalam hal penganggaran dari Kementerian PDT, ketika memaparkan arah dan kebijakan, serta peluang dan tantangan bagi NTB.
Ia menyebut dukungan anggaran 2013 dari Kementerian PDT untuk NTB lebih dari Rp100 miliar untuk percepatan pembangunan.
Menurut dia, dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional diletakan atas pilar keadilan dan pemerataan, yang didasarkan pada kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan 17.504 pulau.
Karena itu diperlukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan pada RPJM 2010-2014 ditetapkan sebanyak 183 daerah kabupaten yang dikategorikan daerah tertinggal.
"NTB, dari 10 kabupaten/kota (delapan kabupaten, dua kota), seluruh kabupaten atau delapan daerah itu semuanya tertinggal. Sehingga diperlukan upaya dan kerja keras agar disparitas antarwilayah tidak semakin terbuka lebar," ujarnya.
Helmy mengatakan, provinsi yang sangat maju sekali pun masih ditemukan beberapa daerah yang sangat tertinggal, sehingga masih terjadi disparitas. Daerah yang dikategorikan masih tertinggal seperti NTB, diakibatkan oleh kemampuan fiskal yang belum maksimal, sehingga perlu dilakukan penguatan melalui beragam program pembangunan.
"Program itu antara lain bantuan langsung masyarakat, subsidi pendidikan, program lainnya. Ada juga program PNPM Mandiri berbasis kecamatan, khususnya pengembangan infrastruktur, dan pengembangan UMKM dengan memberikan pendampingan kredit usaha rakyat," ujarnya.
Program lainnya, lanjut Helmy, yakni program usaha rakyat seperti program rumah murah dan rumah sangat murah, listrik murah, air murah, angkutan pedesaan murah, dan peningkatan taraf hidup nelayan dan masyarakat miskin perkotaan.
Menteri yang berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengakui, kucuran anggaran untuk daerah tertinggal masih sangat diperlukan karena tidak bisa hanya mengandalkan APBD yang sebagian besarnya dipergunakan untuk belanja pegawai.
Salah satu sumber pendanaan tersebut yakni Dana Alokasi Khusus (DAK), selain sumber dana lainnya untuk daerah tertinggal.
Dia mengaku dalam dua tahun terakhir ini, DAK dari Kementerian PDT untuk NTB mengalami peningkatan yang berarti, yakni dari sekitar Rp20 miliar sampai Rp30 miliar setiap tahun anggaran menjadi Rp70 miliar hingga Rp80 miliar.
"Untuk kabupaten/kota di NTB diberikan DAK sekitar Rp30 miliar sampai Rp40 miliar setiap tahun, sehingga ada sekitar Rp300 miliar hingga Rp400 miliar setahun untuk 10 kabupaten/kota di NTB," ujarnya. (*)