Jakarta (ANTARA) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) meminta pemerintah daerah untuk selalu memastikan pemberian makanan tambahan atau PMT dikonsumsi langsung oleh ibu hamil dan bayi guna mencegah terjadinya stunting pada anak.
"Skenario sesuai dengan arahan dari presiden, pada tahun 2023 akhir diharapkan prevalensi angka stunting Jawa Tengah bisa turun hingga 17 persen,” kata Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu,
Dalam kunjungan kerjanya ke Semarang, Jawa Tengah, pada Kamis (26/1), Hasto menyatakan jika setiap faktor dalam percepatan penurunan stunting sudah berjalan sesuai rencana. Hanya saja, saat ini PMT yang diberikan harus mengandung protein hewani.
Kandungan gizi dalam PMT juga harus sesuai dengan standar mikronutrien yang ada, seperti telur, susu atau ikan yang mudah didapatkan masyarakat di sekitar tempat tinggalnya. Selanjutnya, pemerintah daerah disarankan dapat membantu Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) BKKBN memastikan setiap pasangan yang akan menikah harus dalam kondisi yang sehat. Keberadaan tim pendamping keluarga (TPK) juga diharapkan dapat membantu mempercepat penurunan stunting di setiap wilayahnya.
Dalam kunjungan itu, Hasto memperhatikan semua puskesmas di Semarang sudah memberikan layanan pemeriksaan pada calon pengantin secara gratis. Hasto menambahkan pemberian pelatihan bagi fasilitator TPK tingkat kabupaten dan kota se-Jawa Tengah sudah digelar pada tiga tempat, yakni Balai Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) BKKBN di Pati, Balai Diklat Banyumas, dan Balai Diklat Ambarawa. Pelatihan secara hybrid bagi fasilitator TPK diikuti bidan desa, kader KB, dan kader PKK.
Ia juga menyarankan agar stunting di Semarang dapat turun, salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah memberikan pelayanan KB MKJP atau kontrasepsi yang pemakaiannya mampu bertahan selama tiga tahun, bahkan ada yang sampai seumur hidup, khususnya KB pascapersalinan.
"Persoalan stunting adalah masalah intergenerasi. Artinya, kualitas kehidupan sekarang ditentukan oleh kualitas kebiasaan kehidupan sebelumnya. Salah satu faktor tingginya stunting di Indonesia adalah karena jarak antarkehamilan yang terlalu dekat, yang idealnya jarak antarkehamilan adalah adalah 2 sampai 3 tahun,” ujarnya.
Baca juga: BRIN ikut turunkan stunting di Bangli Bali
Baca juga: Tingkatkan literasi pangan lokal dalam Hari Gizi Nasional
Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang Djarot Supriyanto mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti strategi yang disampaikan BKKBN dengan mengadakan dan melatih 2.433 orang TPK. "Kita juga sudah menggelontorkan makanan-makanan bernutrisi kepada masyarakat sebagai wujud kontribusi penanganan stunting," katanya.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah Widwiono juga meminta kader yang telah mendapatkan pelatihan dapat menjadi ujung tombak program di lapangan, bergerak menyentuh sasaran sesuai nama dan alamat sehingga target penurunan kasus stunting sebesar 3,5 persen per tahun dapat tercapai.
