Mataram (ANTARA) - Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, memeriksa tujuh saksi dalam penanganan kasus dugaan korupsi proyek di Desa Kedaro, Kabupaten Lombok Barat yang terungkap adanya potensi kerugian negara sedikitnya Rp600 juta.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Mataram Ida Bagus Putu Widnyana di Mataram, Selasa, menjelaskan bahwa penyidik melaksanakan pemeriksaan terhadap tujuh saksi tersebut secara maraton.
"Dari rangkaian penyidikan kasus ini, sudah ada tujuh 9saksi yang kami periksa secara maraton. Terakhir, hari ini saksi yang diperiksa adalah bendahara desa," kata Widnyana.
Dia pun meyakinkan bahwa proses pemeriksaan saksi masih akan terus berlanjut. Tujuannya untuk menemukan bukti yang menguatkan indikasi perbuatan melawan hukum ke arah tindak pidana korupsi.
"Yang jelas, untuk mengungkap peran tersangka di kasus ini belum dilakukan. Penyidik masih fokus menelusuri alat bukti untuk menguatkan unsur pidana," ujarnya.
Kejari Mataram menangani kasus ini berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Lombok Barat yang menemukan kerugian negara Rp600 juta dalam pengelolaan Dana Desa Kedaro tahun 2017-2018.
Tercatat, kerugian itu muncul dari sejumlah pekerjaan proyek fisik seperti pemeliharaan jalan maupun pengadaan barang dan jasa.
Sebelum persoalan ini masuk ke pihak kejaksaan, inspektorat pun sudah meminta kepada desa untuk segera memulihkan kerugian yang muncul dari hasil audit rutin tersebut.
Namun, sampai batas waktu toleransi, tidak ada upaya pemulihan. Hal itu pun yang menjadi dasar kejaksaan menindaklanjuti persoalan ke ranah hukum.
Desa Kedaro pada tahun 2017 mengelola dana dari pemerintah senilai Rp961,79 juta dan tahun 2018 senilai Rp1,26 miliar.
Kejaksaan periksa tujuh saksi kasus korupsi proyek Desa Kedaro Lombok Barat
Penyidik memeriksa bendahara desa dalam kasus dugaan korupsi proyek di Desa Kedaro yang telah menimbulkan potensi kerugian negara Rp600 juta di Kantor Kejari Mataram, NTB, Selasa (21/2/2023). (ANTARA/HO-Kejari Mataram)
