Politisi PDIP: pemilu legislatif 2014 sarat masalah

id Politisi PDIP: pemilu legislatif 2014 sarat masalah

Politisi PDIP: pemilu legislatif 2014 sarat masalah

Politisi PDI Perjuangan Rahmat Hidayat menilai pemilu legislatif 2014 sarat masalah, dan penyelesaiannya tidak terarah sehingga menimbulkan preseden buruk terhadap penyelenggara pemilu. (Ketua DPD PDIP NTB Rahmat Hidayat)

"Silahkan ditulis, saya katakan bahwa pemilu legislatif ini yang paling jelek di antara semua pemilu yang dilaksanakan selama ini, karena sarat masalah dan penyelesaiannya tidak terarah," kata Rahmat.
Mataram (Antara Mataram) - Politisi PDI Perjuangan Rahmat Hidayat menilai pemilu legislatif 2014 sarat masalah, dan penyelesaiannya tidak terarah sehingga menimbulkan preseden buruk terhadap penyelenggara pemilu.

"Silahkan ditulis, saya katakan bahwa pemilu legislatif ini yang paling jelek di antara semua pemilu yang dilaksanakan selama ini, karena sarat masalah dan penyelesaiannya tidak terarah," kata Rahmat kepada wartawan, di sela-sela pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD tingkat KPU Provinsi NTB, di Mataram, Kamis.

Rahmat selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan NTB, yang mengaku telah mengantongi suara yang memadai untuk bisa masuk ke DPR RI untuk periode ketiganya, ikut memantau pleno KPU NTB itu.

Meskipun secara pribadi merasa sukses dalam pemilu legislatif 2014, namun ia merasa kesal terhadap penyelenggara pemilu di tingkat bawah (KPPS, PPS dan PPK).

"Banyak masalah, seperti penggelembungan suara untuk caleg tertentu, formulir C1 berbeda dengan formulir D1, tetapi ketika parpol menghendaki dibuka kotak suara untuk mengklarifikasi perbedaan itu, penyelenggara tidak mau, jadinya kacau," ujarnya.

Formulir C1 berisi rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), sementara formulir D1 berisi rekapitulasi di tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Menurut Rahmat yang sudah sepuluh tahun menjadi anggota DPR, dan akan kembali ke Senayan itu, penyelenggara pemilu di tingkat bawah diduga telah "masuk angin" sehingga tidak melayani aksi protes dari saksi parpol tertentu.

"Ini, yang menjadi landasan mengapa saya katakan bahwa pemilu legislatif ini paling jelek di antara pemilu-pemilu sebelumnya," ujarnya.

Pemungutan suara pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD di wilayah NTB berlangsung pada 12.020 TPS, yang tersebar di 1.137 desa/kelurahan pada 10 kabupaten/kota.

Sesuai jadwal, tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu legislatif di tingkat KPU pusat akan digelar 26 April sampai 6 Mei 2014.

Penetapan hasil pemilu secara nasional dijadwalkan 7 Mei sampai 9 Mei, kemudian penetapan partai politik memenuhi ambang batas (PT) tiga persen.

Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih tingkat nasional hingga kabupaten/kota dijadwalkan 11 Mei sampai 18 Mei, dan peresmian keanggotaan DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dijadwalkan Juni sampai September 2014.

Pengucapan sumpah dan janji anggota terpilih DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, dijadwalkan Juli sampai Oktober 2014. (*)