Musra XXIV NTB digelar, nama Airlangga disebut-sebut layak jadi Capres

id Musra XXIV NTB,Musra,Airlangga Hartarto ,Airlangga Hartarto Capres,Airlangga Hartarto menteri

Musra XXIV NTB digelar, nama Airlangga disebut-sebut layak jadi Capres

Koalisi Relawan Joko Widodo (Jokowi) menggelar Musyawarah Rakyat (Musra) XXIV NTB pada Sabtu (18/03/23). Acara ini digelar di Sapadia Convention Hall Mataram dihadiri belasan ribu warga.

Figur yang mampu melakukan penguatan secara ekonomi
Mataram (ANTARA) - Koalisi Relawan Joko Widodo (Jokowi), Sabtu (18/3), menggelar Musyawarah Rakyat (Musra) XXIV Nusa Tenggara Barat yang di antaranya membahas calon pemimpin Indonesia ke depan. 

Menko Perekonomian RI Airlangga Hartarto disebut-sebut layak menjadi calon presiden (Capres). 

Ketua relawan masyarakat Galang Bulan, H Masbuhin yang hadir dalam Musra XXIV menyampaikan acara tersebut merupakan kesempatan menyuarakan apa yang diharapkan tentang pemimpin bangsa khususnya NTB.
 
“Tentu banyak figur yang dinilai mampu memimpin Indonesia, tapi yang dibutuhkan saat ini kita butuh yang spesifik sesuai dengan kebutuhan bangsa saat ini,” katanya.

Hal spesifik yang dimaksud itu, yakni mengenai pentingnya pemimpin yang mampu menghadirkan kesejahteraan ekonomi. 

Pria yang akrab disapa Haji Buhin itu, hanya mampu dilakukan oleh figur terbaik yang memang ahli di bidang ekonomi. 

“Figur yang mampu melakukan penguatan secara ekonomi,” ujarnya. 

Secara spesifik, Haji Buhin bahkan menyebut karakteristik pemimpin seperti itu ada pada sosok Menko Perekonomian RI Airlangga Hartarto. 

Menurut dia, bisa saja banyak orang mengajukan figur yang dinilai mapan secara ilmu keekonomian. Tetapi yang terbukti mampu tidak hanya secara keilmuan tetapi hasil nyata adalah Airlangga Hartarto. 

Situasi sulit bangsa di bawah koordinasi Airlangga, terbukti juga hasilnya. Baik itu menghadapi pandemi COVID-19 hingga ancaman resesi dunia yang semuanya bermuara pada persoalan ekonomi.  “Dan itu ada pada sosok Pak Airlangga Hartarto,” tegasnya. 

Kemampuan leadership Airlangga menurutnya tidak hanya terlihat sebagai seorang ekonom dan negarawan. Tetapi sebagai seorang politisi.

Airlangga dianggap sukses memimpin partai sebesar dan setua Partai Golkar. Maka, memimpin negara yang tidak lepas dari dinamika politik, membutuhkan figur yang terbukti juga mampu melakukan kontrol terhadap itu semua. 

“Saya melihat kita memang membutuhkan figur seperti pak Airlangga. Khusus di NTB juga, kita butuh pemimpin yang mampu mengurus perekonomian kita, agar fasilitas negara untuk event-event dunia seperti Sirkuit Mandalika, dikelola oleh ahlinya agar manfaatnya optimal bagi rakyat NTB,” urainya. 
 
Tujuan Musra

Ketua Panitia Musra XXIV NTB, Salman Hafiz, mengatakan kegiatan tersebut merupakan insiatif dari semua gabungan relawan Jokowi yang berpikir tentang bagaimana memikirkan keberlanjutan agenda kerakyatan, paska-kepemimpinan Presiden Jokowi.

Ditegaskan Salman, kegiatan ini murni insiatif dari relawan. Mereka kemudian bahu-membahu untuk menggelar panggung musyawarah besar untuk memberi kesempatan bagi rakyat bersuara tentang siapa calon pemimpin mereka di masa yang akan datang.

“Musra ini digelar di seluruh Indonesia, tujuannya untuk menyurvei pendapat masyarakat langsung,” katanya. 

Dikatakan, selain menyurvei siapa calon presiden yang diinginkan rakyat, Musra itu juga untuk mengetahui apa yang diinginkan rakyat tentang Indonesia dan seperti apa prioritas program pembangunan. 

Suara masyarakat akan ditabulasi, menggunakan teknologi IT sehingga diperoleh hasil yang ilmiah dan terukur. 

“Nanti akan di-vote, ada barcode, jadi bisa disuarakan oleh peserta. Kemudian hasilnya akan diumumkan dalam konferensi pers besok. Nantinya ada tim khusus IT yang akan memonitor Musra, agar berjalan independen, sesuai instrumen yang ada,” jelasnya. 
  Musra XXIV digelar di NTB bukan tanpa alasan yang kuat, dikatakan Salman, hal ini tidak lepas dari posisi NTB sebagai daerah penerima manfaat yang besar selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. 

“Sehingga suara masyarakat NTB sangat layak untuk didengar,” jelasnya. 

Secara khusus, pemimpin yang dicari kata Salman adalah yang memiliki visi dan visi yang serupa dengan presiden Jokowi. Termasuk dalam hal ini yang berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). 

“Kemudian kalau tentang ke-NTB-an tentu pemimpin yang memikirkan keberlanjutan Sirkuit Mandalika,” urainya.  

Nantinya puncak dari Musra ini akan diadakan secara kolosal di Gelora Bung Karno, Jakarta. Kemudian hasil Musra di semua daerah, akan dibacakan di hadapan Presiden Jokowi. 

Salman mengatakan, tidak ada list secara spesifik siapa yang diajukan kepada peserta Musra. Rakyat bebas menyuarakan siapa saja figur yang mereka inginkan sebagai calon ideal sebagai Presiden RI. 

“Tidak ada list nama secara spesifik. Tidak ada arahan siapa nama calon Presiden dan wakil Presiden yang bisa dukung. Bisa siapa saja,” jelasnya. 

Sementara itu, Ketua Projo NTB Dr Imam Sofian mengatakan panggung Musra XXIV menjadi kesempatan yang sangat luas bagi rakyat NTB. Menyuarakan aspirasi siapa calon pemimpin di masa yang akan datang. 

“Siapapun yang terpilih nanti, maka itu adalah suara rakyat NTB,” katanya.  Imam mengatakan, Projo membebaskan para relawan untuk menyampaikan aspirasi. Apapun hasilnya nanti, maka itu merupakan harapan dan keinginan Projo NTB tentang pemimpin penerus Jokowi. 

“Ini adalah ruang bagi panggung rakyat,” tekannya. 

Hadir juga dalam Musra itu Relawan Rudi Srigede. Mereka ikut menggunakan panggung itu untuk menyuarakan tentang pemimpin di masa yang akan datang. 

“Apapun nanti hasil dari Musra kami tentu mendukungnya,” kata Sedyo Husodo dari sahabat Rudy Srigede. 

Sementara itu dari Ketua Panitia Musra Pusat Ray Abimanyu dalam sambutannya menyebut Musra ini penting sebagai saluran bagi warga NTB untuk menyuarakan pendapatnya mengenai siapa figur yang pantas memimpin Indonesia selanjutnya.

“Ini adalah Instrumen demokrasi rakyat, (karena itu) yang paling utama  adalah bapak ibu hadir,” ujarnya. 

Selain Ray hadir juga dalam kesempatan itu Tenaga Ahli Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Yohanes Joko dan Kadis Pertanian NTB H Fathul Gani mewakili Gubernur NTB.