Kabupaten Bogor (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bogor (Pemkab Bogor), Provinsi Jawa Barat menginginkan adanya peningkatan pengawasan oleh sebuah tim terpadu terhadap aktivitas pertambangan di daerah itu karena menimbulkan berbagai masalah.
"Memang selama ini pengawasannya masih rendah. Kami sangat berharap jika ada tim terpadu untuk pengawasan dan pengendalian pertambangan," ujarnya Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanudin di Bogor, Senin.
Menurutnya, dengan lemahnya pengawasan aktivitas pertambangan, cenderung akan merugikan daerah setempat. Padahal, kata dia, sektor pertambangan Kabupaten Bogor, menyumbang 2,19 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). "Namun, di sisi lain banyak masalah yang ditimbulkan. Seperti kerusakan lingkungan, tambang ilegal, belum lagi jalan-jalan rusak yang menimbulkan korban jiwa," katanya.
Burhan menjelaskan bahwa sektor pertambangan dianggap merugikan sosial dan ekonomi masyarakat karena banyaknya jalan rusak disebabkan truk bermuatan material tambang yang melintasi jalan-jalan arteri di Kabupaten Bogor.
Oleh karena itu, ia mendukung rencana Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang segera membentuk satgas pengawasan dan pengendalian aktifitas tambang di setiap kabupaten/kota sehingga, pemerintah daerah yang terdapat lokasi-lokasi pertambangan memiliki wewenang untuk menindak jika ada pelanggaran.
Baca juga: Kasus korupsi pasir besi Lombok Timur, BPKP terima permohonan audit dari penyidik kejaksaan
Baca juga: Tersangka baru kasus tambang tunggu "tanggal main"
Ia berharap, pemerintah provinsi membentuk tim terpadu untuk meningkatkan pengawasan aktivitas pertambangan di daerah. Di Kabupaten Bogor, kata Burhan, terdapat 92 pemegang izin usaha pertambangan (IUP). Namun, dari jumlah tersebut, hanya 53 pemegang izin berstatus aktif, sementara lainnya non aktif. "Di Kabupaten Bogor mungkin cuma (tambang) uranium saja yang tidak ada. Makanya perlu penanganan ekstra, karena wilayahnya juga cukup luas," katanya.
Ia berharap, Pemerintah Provinsi Jawa Barat membuat konsep integratif dalam menangani permasalahan pertambangan, dengan mengakomodir kepentingan daerah dan para pelaku usaha tambang.
Berita Terkait
Amman Mineral siap dukung kontingen NTB di PON Aceh-Sumut 2024
Kamis, 25 April 2024 14:51
Mantan Kabid Minerba ESDM NTB didakwa pasal berlapis
Kamis, 18 April 2024 16:36
Anggota DPR harap tata kelola pertambangan timah diperbaiki
Selasa, 16 April 2024 17:42
Wapres minta kasus dugaan korupsi Timah diusut tuntas
Kamis, 4 April 2024 19:06
Namanya dicatut terkait izin tambang, Menteri Bahlil datangi Bareskrim Polri
Selasa, 19 Maret 2024 20:47
Menyusuri jejak teknologi zaman kolonial Belanda di tambang Ombilin
Senin, 18 Maret 2024 13:12
Kejati NTB ajukan kasasi terkait putusan banding Po Suwandi
Jumat, 8 Maret 2024 19:31
Amman Mineral setor dana bagi hasil ke NTB Rp437 miliar
Kamis, 7 Maret 2024 4:42