IJU mengungkapkan keempat novum yang diajukan Moeldoko CS sudah pernah dijadikan bukti pada persidangan sebelumnya di PTUN Jakarta.
"Atas dasar itu, kami meminta Mahkamah Agung memberikan perlindungan hukum dan keadilan dengan menolak permohonan PK oleh Moeldoko karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan AD/ART Partai Demokrat yang telah disahkan dan diakui oleh negara," katanya.
Sementara itu Ketua Pengadilan Tinggi Mataram H.A.S. Pudjoharsoyo menyatakan akan meneruskan permohonan DPD Partai Demokrat NTB tersebut kepada Mahkamah Agung RI.*
Kader Demokrat NTB meminta MA tolak upaya PK Kubu Moeldoko
Ketua DPD Partai Demokrat NTB, Indra Jaya Usman (ketiga kiri) bersama pengurus dan simpatisan Partai Demokrat NTB mendatangi Pengadilan Tinggi NTB meminta Mahkamah Agung menolak Peninjauan Kembali (PK) oleh kubu Moeldoko yang disampaikan di Pengadilan Tinggi NTB di Mataram, Senin (3/4/2023). (ANTARA/Nur Imansyah).
