Pekanbaru, Riau (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu Riau mencatat realisasi belanja negara yang bersumber dari APBN di provinsi itu sudah mencapai Rp13,3 triliun hingga Juni 2023.
"Realisasi belanja negara di Riau yang bersumber dari APBN mencapai 43,58 persen atau Rp13,3 triliun, dari total pagu Rp30,72 triliun," kata Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil DJPb Kemenkeu Riau Agnes Sediana kepada wartawan di Pekanbaru, Riau, Kamis.
Dikatakannya, anggaran Rp30,72 triliun itu terdiri atas Rp8,180 triliun dialokasikan pada daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) kementerian/lembaga (K/L) dan Rp22,543 triliun untuk transfer ke daerah dan dana desa (TKDD).
Sementara itu, realisasi belanja K/L di Riau mencapai Rp3,565 triliun yang terdiri atas belanja pegawai Rp1,648 triliun atau 50,68 persen dari pagu, belanja barang Rp1,515 triliun atau 42,40 persen, belanja modal Rp385,14 miliar atau 29,20 persen, dan bantuan sosial Rp16,09 miliar atau 45,95 persen dari pagu.
Sedangkan, untuk alokasi pagu transfer ke daerah (TKD) Riau tercatat sebesar Rp22,54 triliun untuk 2023 dengan realisasi Rp9,82 triliun. "Sampai dengan 30 Juni 2023, secara nominal alokasi TKD Riau mengalami kontraksi sebesar 4,89 persen, tersalur sebesar Rp9,82 triliun atau 43,58 persen," kata Agnes.
Ia menjelaskan bahwa capaian ini lebih rendah dibandingkan TA 2022 sebesar Rp10,33 triliun atau 40,70 persen. Ia merincikan TKD Riau antara lain terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp3,23 triliun atau naik 15,94 persen. "Penyaluran DBH lebih tinggi terutama dari tingginya realisasi pada DBH PBB dan SDA minyak bumi, gas bumi, mineral, dan batu bara," jelasnya.
Lalu, dana alokasi umum sebesar Rp3,98 triliun atau turun 19,03 persen. "Penyaluran DAU lebih rendah dikarenakan adanya pengelompokan DAU menjadi banyak jenis specific grant menyebabkan realisasi DAU disalurkan per kategori dan nilai setiap penyaluran semakin kecil," jelasnya.
Selanjutnya, DAK fisik sebesar Rp93,46 miliar atau naik 5,67 persen dengan penyaluran di Kabupaten Kepulauan Meranti, Pemprov Riau, Rokan Hulu, Dumai, Pelalawan, dan Indragiri Hulu. Sedangkan, DAK nonfisik sebesar Rp1,77 triliun atau turun sebesar 5,31 persen. "Penyaluran DAK nonfisik lebih rendah disebabkan turunnya realisasi dana BOS. Dana insentif fiskal sebesar Rp50,62 miliar pada Pemprov Riau dan 7 kabupaten/kota," jelasnya.
Baca juga: Papua Barat serahkan dokumen LPJ pelaksanaan APBD 2022
Baca juga: Rancangan KUA dan PPAS APBD 2024 Mulai Dibahas
Lalu, untuk dana desa sebesar Rp 708,48 miliar atau naik sebesar 9,22 persen dengan jumlah 1.591 desa telah tersalurkan semua untuk tahap I, tahap II sebanyak 571 desa dan terdapat 1 desa telah tersalurkan tahap III di Kabupaten Indragiri Hulu.
