Mataram (Antara NTB) - Penjabat Bupati Kabupaten Sumbawa Barat H Abdul Hakim berjanji tidak akan segan-segan menindak pegawai negeri sipil yang terbukti terlibat dalam politik jelang pilkada serentak 9 Desember di daerah itu.
"Kalau tidak netral, sesuai surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) akan diberikan teguran mulai ringan hingga yang terberat penurunan pangkat dan jabatan," tegas Abdul Hakim di Mataram, Jumat.
Dia menuturkan, berdasarkan koordinasi dengan Panwaslu Kabupaten Sumbawa Barat, pihaknya mendapatkan informasi ada tiga oknum PNS yang terindikasi mendukung pasangan bakal calon bupati/wakil bupati. Atas rekomendasi Panwaslu itu, pihaknya sudah melakukan pemanggilan untuk meminta penjelasan terkait keterlibatan mereka di politik.
"Mereka sudah di panggil dan diperiksa oleh Panwas. Atas dasar itu mereka juga sudah mengakui dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, karena sudah menyadari kekeliruan yang mereka lakukan, tetapi ini tetap menjadi catatan agar tidak terulang," jelasnya.
Menurutnya, agar mencegah kejadian serupa terulang kembali, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan seluruh jajaran lingkup pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat agar tetap menjaga netralitas sebagai PNS hingga berlangsungnya pilkada serentak 9 Desember 2015.
Sebab, kata dia, pascadilantik menjadi Penjabat Bupati Sumbawa Barat, dirinya sesuai arahan Mendagri diminta untuk menjalankan tugas pemerintahan dan memfasilitasi pelaksanaan pilkada berjalan dengan baik.
Selain akan melakukan koordinasi dengan seluruh jajaran lingkup pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, dirinya juga akan melakukan pertemuan dengan seluruh unsur masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan lainnya untuk tetap menjaga pelaksanaan pilkada di daerah itu berjalan dengan lancar dan kondusif.
"Jadi semua unsur akan kita libatkan, sehingga pelaksanaan pilkada di daerah ini berjalan lancar dan kondusif tanpa ada menimbulkan gejolak di tengah masyarakat," tegas Abdul Hakim. (*)
Bupati Sumbawa Barat Siap Tindak PNS Terlibat Pilkada
"Kalau tidak netral, sesuai surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) akan diberikan teguran mulai ringan hingga yang terberat penurunan pangkat dan jabatan,"
