Mataram (ANTARA) - Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, yang menangani kasus dugaan korupsi penyaluran dana kredit usaha rakyat (KUR) petani menerima sertifikat tanah dari ketua badan usaha milik desa (BUMDes).
"Iya, ada dua sertifikat tanah yang kami terima dari ketua BUMDes. Dari hasil pemeriksaan alas hak, sertifikat ini memang benar milik ketua BUMDes," kata Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Sumbawa Indra Zulkarnaen di Mataram, Selasa.
Terhadap dua sertifikat tanah milik ketua BUMDes, dia mengatakan bahwa penyidik kini menjadikannya sebagai kelengkapan barang bukti sitaan dalam perkara tersebut.
Dari pengakuan ketua BUMDes, kata dia, tanah bersertifikat itu merupakan hasil pembelian dari pemotongan dana KUR puluhan petani senilai Rp3,1 miliar. Selain membeli dua bidang tanah, sisanya untuk kebutuhan pribadi.
"Jadi, dia (ketua BUMDes) mengaku membeli dua bidang tanah dari uang KUR. Makanya, dua sertifikat itu statusnya kami sita," ujarnya.
Dalam kasus ini, BUMDes tersebut menaungi pengajuan kredit petani dari tiga desa di Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, pada tahun 2022.
"BUMDes inilah sebagai fasilitator pengajuan. Dia menaungi pengajuan petani dari tiga desa di Kecamatan Moyo Hulu, yakni Brang Rea, Marga Karya, dan Semamung dengan jumlah penerima KUR sebanyak 68 orang," ucap dia.
Pengakuan ketua BUMDes turut dikuatkan dengan hasil pemeriksaan para petani penerima pinjaman kredit.
Penyidik korupsi dana KUR menerima sertifikat tanah dari ketua BUMDes
Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Sumbawa Indra Zulkarnaen. ANTARA/Dhimas B.P.
