36.363 KPM di Mataram dapat tambahan beras CPP

id tambahan kuota CPP

36.363 KPM di Mataram dapat tambahan beras CPP

Dokumen: Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Mataram H Lalu Johari (Baju korpri) menyerahkan secara simbolis bantuan beras cadangan pangan pemerintah (CPP) kepada keluarga penerima manfaat di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. (ANTARA/Kominfo Mataram)

Mataram (ANTARA) - Dinas Ketahanan Pangan Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, menyebutkan, sebanyak 36.363 keluarga penerima manfaat (KPM) di daerah itu mendapatkan tambahan bantuan beras cadangan pangan (CPP) untuk Desember 2023.

"Jadi kuota bantuan CPP yang direncanakan sampai November 2023, akan ditambah satu bulan lagi untuk jatah Desember 2023," kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Mataram H Lalu Johari di Mataram, Senin.

Menurutnya, tambahan kuota bantuan CPP itu berdasarkan informasi dari Bulog NTB, bahkan Bulog menyebutkan CPP akan berlanjut sampai Januari dan Februari 2024.

"Tapi yang baru bisa dipastikan adalah tambahan CPP di Desember 2023. Yang 2024, masih menunggu kepastian," katanya.

Johari mengatakan, total bantuan beras CPP yang diberikan kepada 36.363 KPM se-Kota Mataram sebanyak 336,63 ton, dengan ketentuan masing-masing KPM mendapatkan 10 kilogram.

"Saat ini kita sedang siapkan untuk pendistribusian CPP tahap tiga dengan jumlah sasaran dan kuota yang sama pada tahap satu dan dua," katanya.

Dikatakan, sebelum CPP didistribusikan oleh Bulog ke 50 kelurahan, tim dari DKP melakukan pengecekan langsung ke dua gudang Bulog yang ada di Kota Mataram yakni di Gudang Dasan Cermen dan Sandubaya.

Pengecekan beras ke Gudang Bulog itu dilakukan untuk memastikan stok beras CPP mencukupi, kualitas bagus, dan volume per kantong sesuai yakni 10 kilogram.

"Alhamdulillah, penyaluran CPP tahap dua lancar tidak ada pengembalian dari KPM. Waktu tahap pertama, ada beberapa KPM mengembalikan karena kemasan rusak tapi langsung diganti," katanya.

Ditambahkan, pembagian beras CPP bertujuan sebagai antisipasi mitigasi atau pelaksanaan penanggulangan kekurangan pangan yang berdampak pada terjadinya krisis pangan dan gizi, pengendalian inflasi, serta melindungi produsen dan konsumen dari dampak fluktuasi harga.

"Karenanya, pendistribusian beras CPP diharapkan bisa membantu pemenuhan kebutuhan pokok KPM," katanya.