Mataram (ANTARA) - Anggota DPRD Nusa Tenggara Barat, Arahman Abidin mendorong percepatan pengerjaan jembatan Jatibaru di Kota Bima dan jembatan Kore di Kabupaten Bima.
"Kedua proyek jembatan ini dikerjakan sama-sama awal tahun 2023 dan harus selesai akhir tahun 2023," kata Haji Man sapaan akrabnya di Mataram, Minggu.
Anggota Komisi IV DPRD NTB yang membidangi infrastruktur ini mengaku saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) melihat ada perbedaan yang mencolok untuk progres pembangunan dua jembatan yang rusak akibat bencana banjir tersebut.
Yakni untuk pembangunan jembatan Jatibaru yang rusak parah setelah dihantam banjir bandang yang melanda Kota Bima di Desember 2021.
Selanjutnya, Jembatan Desa Kore, Kecamatan Sanggar, di Kabupaten Bima yang juga rusak parah akibat diterjang banjir pada Mei 2019.
"Jembatan Jatibaru, progres pembangunan nya sudah mencapai kisaran 70 persen. Sementara, untuk Jembatan Desa Kore, progres-nya masuk taraf mengkhawatirkan, sebab hingga kini pengerjaan masih di angka 30 persen," terangnya.
Menurut politisi Dapil Kabupaten Bima, Dompu dan Kota Bima ini, untuk jembatan Jati Baru, ada perbedaan dari bangunan sebelumnya. Yakni, bentangan lebih besar bila dibandingkan saat sebelum rusak akibat terjangan banjir bandang.
Di mana, untuk penyangga bawah sudah dilakukan pengecoran yang relatif lebih kuat daripada sebelumnya.
"Sedangkan untuk jembatan Jati Baru ini, tinggal pemasangan rangka pabrikasi saja. Kalau Jembatan Desa Kore sesuai informasi konsultan pengawas perlu kerja ekstra karena masih banyak kendala di lapangan," kata Haji Man.
Namun demikian, dirinya memastikan sudah meminta pihak pelaksana hingga OPD terkait untuk mempercepat progres pembangunan yang belum optimal tersebut, utamanya Jembatan Desa Kore.
Baca juga: Depok rekonstruksi Jembatan Gantung Kuning biaya Rp3,7 miliar
Baca juga: Satgas Yonif 122/TS membantu perbaiki jembatan Suskun perbatasan RI-PNG
"Yang pasti, kita ingin karena sekarang sudah masuk musim penghujan maka proyek fisik jembatan yang belum tuntas untuk cepat dikerjakan. Ini agar tidak molor, serta dana APBD yang sudah masuk agar tidak sia-sia," katanya.
Berita Terkait
DPRD dukung penertiban PJU ilegal di Lombok Tengah
Selasa, 7 Mei 2024 10:08
KPU tetapkan anggota DPRD Lombok Tengah terpilih di Pemilu 2024
Senin, 6 Mei 2024 12:55
Pembahasan LPKJ Bupati Dompu 2023 rampung
Kamis, 2 Mei 2024 21:08
Pemkab Lombok Tengah diminta fokus menyelesaikan perbaikan jalan
Kamis, 2 Mei 2024 17:04
Realisasi pendapatan daerah di Lombok Tengah capai Rp2.278 triliun
Selasa, 30 April 2024 18:17
Implemenatasi Perda Pencegahan Perkawinan Anak di NTB dievaluasi
Rabu, 24 April 2024 13:02
Legislator prihatin banyak pelajar di NTB tersangkut kasus hukum
Selasa, 23 April 2024 18:00
DPRD Lombok Tengah merevisi Perda Desa akomodasi perubahan UU desa
Minggu, 21 April 2024 5:54