Mataram (ANTARA) - Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat masuk dalam kategori kerawanan tinggi dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah baik gubernur dan wakil gubernur dan wali kota dan wakil wali kota Bima tahun 2024.
"Saat peluncuran Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak Tahun 2024 oleh Bawaslu RI di Jakarta, Kota Bima masuk dalam daerah dengan kerawanan tinggi di NTB," ungkap Ketua Bawaslu Kota Bima, Atina dihubungi melalui telepon di Mataram, Selasa.
Potensi kerawanan ini, menjadi rujukan Bawaslu se Indonesia dalam mengawasi penyelenggaraan pilkada 2024.
Baca juga: Warga Bima diimbau jaga kondusivitas daerah jelang Pilkada 2024
Dalam penyampaian Koordinator Divisi Pencegahan dan Parmas Bawaslu RI, Lolly Suhenty mengatakan, pemetaan kerawanan ini harus diketahui oleh seluruh pihak dalam penyelenggaraan pemilihan 2024.
"Mudahan-mudahan, ini menjadi mitigasi yang bisa dilakukan oleh seluruh pihak dalam penyelenggaraan pilkada 2024," kata Atina, melansir pernyataan Lolly Suhenty.
Dengan adanya pemetaan kerawanan ini lanjut Atina, maka butuh kerjasama semua pihak untuk memitigasi-nya. Bawaslu tidak akan bisa sendiri dalam melakukan pengawasan, karena pesta demokrasi akan sangat dinamis.
"Sukses dan tidaknya, aman dan tidaknya penyelenggaraan Pemilihan ini bukan hanya tanggungjawab satu lembaga saja, tapi kita semua. Selama ini, Kota Bima terkenal dengan penyelenggaraan Pemilihan yang aman, maka tahun ini pun pasti bisa," terang Atina.
Baca juga: Maju pilkada, Pj Wali Kota Bima ajukan pengunduran diri
Kordiv HP2H Bawaslu Kota Bima, Idhar menambahkan, dengan adanya pemetaan ini maka Bawaslu Kota Bima akan lebih menggencarkan pencegahan potensi-potensi pelanggaran yang akan muncul selama penyelenggaraan Pemilihan tahun 2024.
Beberapa potensi kerawanan pelanggaran yang akan muncul yakni netralitas aparatur pemerintahan dan penyelenggara Pemilihan, praktik politik uang, polarisasi masyarakat dan dukungan politik, penggunaan media sosial untuk kontestasi, konteks keserentakan Pemilihan dan Pemilu, keamanan hingga kompetensi penyelenggara adhoc.
"Ini semua yang telah dideteksi, menjadi pemetaan kerawanan dalam pemilihan tahun 2024 ini," katanya.
Berita Terkait
Bawaslu buka perekrutan 218 PTPS Pilkada Kota Bima 2024
Kamis, 12 September 2024 22:34
Pj Wali Kota Bima jadi wasit netralitas ASN dalam Pilkada 2024
Selasa, 10 September 2024 16:53
Bawaslu Kota Bima dan Kemenag cegah politisasi SARA di Pilkada 2024
Sabtu, 3 Agustus 2024 22:06
Dafa kedepankan semangat gotong royong di Pilkada Lombok Barat 2024
Jumat, 13 September 2024 20:56
Pj Bupati: Angka kemiskinan di Lombok Timur menurun
Jumat, 13 September 2024 18:54
Antara NTB tingkatkan kebersamaan karyawan melalui "Jumat Berkah"
Jumat, 13 September 2024 18:05
ASDP beri layanan penyeberangan prima jelang MotoGP Mandalika
Jumat, 13 September 2024 18:03
STAN: UMKM di NTB perlu optimalkan peluang dalam pemasaran digital
Jumat, 13 September 2024 18:00