Kota Bima, NTB (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, berharap Penjabat (Pj) Wali Kota Bima Mukhtar dapat menjadi wasit terhadap netralitas ASN lingkungan Pemerintah Kota Bima dalam Pilkada serentak 2024.
Ketua Bawaslu Kota Bima Atina mengatakan dari hasil evaluasi bahwa Kota Bima merupakan daerah rawan konflik pilkada dan paling tinggi masalah pelanggaran netralitas ASN.
"Sejauh ini sebanyak 12 kasus pelanggaran yang ada di Kota Bima," ujarnya usai menggelar pertemuan dengan Pj Wali Kota Bima, Mukhtar di Kota Bima, Selasa.
Baca juga: Tiga bapaslon Pilkada Kota Bima jalani pemeriksaan kesehatan di RSUP NTB
Dia mengatakan Bawaslu melalui Pokja Netralitas ASN akan bekerja sama dan melibatkan unsur Forkopimda dan Pemerintah Kota Bima untuk bersama-sama mengawal pilkada agar tetap pada rel dan aturan yang berlaku.
Menindaklanjuti hal tersebut, Pj Wali Kota Bima, Mukhtar mengatakan Pemerintah Kota Bima akan bekerja sama dengan Bawaslu Kota Bima dan akan mengadakan rapat koordinasi untuk menandatangani Pakta Integritas terkait netralitas ASN.
"Penandatanganan komitmen tersebut akan dilakukan oleh seluruh kepala perangkat daerah, camat dan lurah, serta juga pengawas dan kepala sekolah Se-Kota Bima," ujarnya.
Baca juga: Kota Bima masuk dalam kategori kerawanan tinggi pilkada 2024
Dia menegaskan Pemerintah Kota Bima akan menindak tegas dengan memberikan hukuman disiplin terhadap ASN yang melakukan pelanggaran terhadap komitmen netralitas tersebut.
"Upaya ini diharapkan agar ASN dapat menjalankan tugasnya sebagai aparatur sipil negara yang netral terhadap politik, sehingga dapat tercipta pilkada yang damai di Kota Bima," katanya.
Baca juga: Pj Wali Kota ajak warga Bima arif sikapi Pilkada 2024
Pj Wali Kota Bima jadi wasit netralitas ASN dalam Pilkada 2024
Ketua Bawaslu Kota Bima Atina beserta jajaran saat bertemu dengan Penjabat Wali Kota Bima Mukhtar, di Bima, Selasa (10/9/2024). ANTARA/Pemkot Bima.
