Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB) mengalokasikan anggaran Rp27 miliar untuk biaya pembayaran BPJS Kesehatan aparatur sipil negara (ASN) dan non-ASN guna memberikan jaminan kesehatan.
"Kami tidak hanya menganggarkan anggaran pembayaran iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat kurang mampu, namun para ASN dan non-ASN di lingkup Pemkab Lombok Timur ditanggung pemerintah daerah," kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lombok Timur Hasni di Lombok Timur, Minggu.
Ia mengatakan penganggaran dana BPJS kesehatan tersebut, sebagai bentuk komitmen Pemkab dalam memberikan jaminan kesehatan kepada seluruh ASN dan non ASN di Lombok Timur.
“Untuk BPJS Kesehatan baik dari ASN maupun non-ASN sepenuhnya ditanggung pemerintah daerah. Hampir mencapai Rp 27 miliar anggaran untuk pembayaran BPJS Kesehatan tersebut," katanya.
Baca juga: Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Lombok Timur capai 144.110
Dia menjelaskan bahwa terhadap ASN dan non-ASN yang status kepesertaan sempat tidak aktif, untuk segera diaktifkan oleh pusat dan memadukan data yang telah ada.
“Kami berharap adanya penyelarasan data yang ada di Dinas Sosial dan Dinas Dukcapil (Kependudukan dan Pencatatan Sipil) agar data yang ada dapat dipadankan kembali,” katanya.
Ia mengatakan penyelarasan data antar-instansi tersebut, dinilai krusial guna memastikan tidak ada lagi warga atau pegawai yang tertinggal dalam kepesertaan BPJS Kesehatan.
Baca juga: Program UHC 2025 di Lombok Timur dianggarkan Rp99 miliar
Tak dimungkiri, kata dia, capaian kepesertaan BPJS Kesehatan di Lombok Timur terbilang sudah cukup tinggi.
"Tingkat kepesertaan yang aktif di Lombok Timur telah mencapai 98 persen, angka ini telah melampaui target," katanya.
Ia berharap, dengan anggaran dialokasikan pemerintah daerah tersebut, semua warga di Lombok Timur mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal dan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
"Semoga program yang dilaksanakan dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat," katanya.
Baca juga: Iuran BPJS Kesehatan 897.565 warga Lotim ditanggung pemerintah
