TKN jangan risau terkait kecurangan Pemilu

Mataram (ANTARA) - Direktur Relawan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Ferry Mursyidan Baldan mengatakan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf jangan risau terkait pernyataan pihaknya yang menilai terdapat dugaan kecurangan di Pemilu 2019.

"Kenapa TKN Jokowi-Ma'ruf yang risau, seharusnya KPU yang risau ketika kami menyampaikan adanya indikasi kecurangan Pemilu," kata Ferry Baldan di Jalan Kertanegara VI, Jakarta, Kamis.

Ferry mengatakan, TKN dan BPN bukan penyelenggara Pemilu, karena itu TKN Jokowi-Ma'ruf jangan risau dan jangan memposisikan diri sebagai penyelenggara Pemilu.

Menurut dia, bukti kecurangan Pemilu yang dimiliki BPN Prabowo-Sandi akan disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Adu data itu kan validitas dan pembuktiannya ketika diproses rekapitulasi," ujarnya.

Dia meminta TKN Jokowi-Ma'ruf tidak risau karena apa yang disampaikan pihaknya terkait dugaan kecurangan Pemilu bukan membual.

Selain itu menurut dia, seluruh data yang dimilikinya berbasis C1 serta penelusuran kecurangan dimulai dari tingkat tempat pemungutan suara (TPS) dan panitia pemilihan kecamatan (PPK).

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengimbau capres 02 Prabowo Subianto untuk menghentikan klaim kemenangan secara sepihak, tanpa pernah menunjukkan bukti rekapitulasi hasil penghitungan suara riil pemilu 2019.

"Pak Prabowo mengklaim kemenangan sepihak, tapi tidak pernah bisa menunjukkan hasil rekapitulasi penghitungan suara riil Pemilu 2019, berdasarkan data C1," kata Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, melalui pernyataan tertulisnya, di Jakarta, Kamis.

Dia menilai BPN tidak kompak dengan menyebutkan tempat di mana rekapitulasi suara dilakukan, karena itu wajar jika publik menuduh klaim kemenangan yang dilakukan Prabowo hanya tindakan provokasi tanpa bukti.

Hasto yang merupakan Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin itu mengingatkan bahwa nilai kejujuran adalah indikator moral yang sederhana dalam politik.

"Dengan sikap BPN yang tidak mau transparan dalam rekapitulasi suara, tidak bersedia diaudit, dan klaim sepihak kemenangan tanpa bukti, menjadi indikasi kebohongan dalam politik," ujarnya.

Hasto mengatakan, berdasarkan realitas tersebut di atas, maka Pusat Rekapitulasi "JAMIN" yang dilakukan TKN Jokowi-Ma'ruf Amin, maupun Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) PDIPerjuangan, mengundang perwakilan BPN untuk melihat sistem rekapitulasi kami berdasarkan dokumen otentik C1.