Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menilai pemerintah Indonesia harus menegakkan hukum di Perairan Natuna Utara dengan mengerahkan kekuatan dan patroli di wilayah tersebut.
Menurut dia, kalau Indonesia tidak melakukan langkah tersebut artinya tidak melakukan langkah de facto menguasai wilayah perairan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE).
"Kalau kita tidak melakukan secara de facto menguasai wilayah perairan yang merupakan wilayah ZEE yang sudah disepakati UNCLOS maka sulit menghindari adanya pencurian ikan dan masuknya kapal-kapal yang secara ilegal berlalu-lalang di sana," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.
Dia mengatakan satu-satunya cara adalah mengerahkan kapal-kapal Indonesia di wilayah Perairan Natuna Utara.
Fadli menegaskan bahwa perairan Natuna sudah jelas posisinya yaitu merupakan hak Indonesia, dan Pemerintah Indonesia tidak mengakui "nine dash line" yang diklaim sepihak oleh Pemerintah China.
"Tapi kelihatannya kita secara de facto tidak mempunyai kekuatan di wilayah laut kita sendiri sehingga dimasuki kapal-kapal asing termasuk yang paling mencolok di wilayah Natuna dengan China meskipun kita bukan negara yang ikut klaim atau non-claimed country," ujarnya.
Fadli menilai Badan Keamanan Laut (Bakamla) harus memiliki peran yang cukup besar karena wilayah Indonesia, 3/4 adalah lautan.
Menurut dia, Bakamla harus dilengkapi dengan peralatan yang canggih untuk mengamankan wilayah laut, salah satunya drone untuk memudahkan pengamanan wilayah laut.
"Misalnya saya lihat di Turki beberapa waktu lalu dalam kunjungan kerja, mereka bisa mengoperasikan drone itu tanpa awak sejauh 200-300 kilometer," ujarnya.
Fadli menilai Indonesia bisa menempatkan drone tanpa awak tersebut di sekitar perairan Natuna bahkan bisa dilengkapi dengan senjata yang mampu menembak dengan jarak 4-5 kilometer dari atas.
Berita Terkait
Anggota DPR sebut IKN secara de facto sebagai ibu kota
Selasa, 8 Oktober 2024 6:28
Pembentukan AKD rampung pada 15--16 Oktober
Jumat, 4 Oktober 2024 15:49
Tokoh politik Puan Maharani terpilih kembali jadi Ketua DPR 2024-2029
Jumat, 4 Oktober 2024 6:46
DPR siapkan UU perkuat perdagangan karbon
Kamis, 3 Oktober 2024 21:12
Ketua DPR pastikan AKD rampung sebelum kabinet baru
Kamis, 3 Oktober 2024 19:31
Pengamat Hukum DPR 2024-2029 segera setujui RUU Perampasan Aset
Rabu, 2 Oktober 2024 19:01
Berikut susunan fraksi DPR RI periode 2024-2029
Rabu, 2 Oktober 2024 14:07
Berikut nama ketua, sekretaris dan bendahara delapan fraksi DPR RI 2024-2029
Rabu, 2 Oktober 2024 13:50