Gubernur NTB menyambut Wapres Ma'ruf Amin saat tiba di Lombok

Lombok Tengah, NTB (ANTARA) - Gubernur Nusa Tenggara Barat, H Zulkieflimansyah beserta istri Hj Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, didampingi seluruh rombongan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah menyambut kedatangan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin beserta istri Hj Wury Estu Handayani Ma'ruf Amin saat tiba di Bandara Internasional Lombok di Kabupaten Lombok Tengah, Rabu.

Rombongan, Wapres Ma'ruf Amin tiba di Bandara Internasional Lombok (BIL) pukul 11.55 Wita, dengan menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara Boeing A7306. Setelah itu Wapres RI menerima jamuan yang telah disediakan pemerintah Provinsi NTB.

Tak berselang lama usai menunaikan shalat Zuhur, Wapres beserta rombongan meninggalkan bandara dan langsung menuju Universitas Mataram (Unram) untuk memberikan kuliah umum dengan tema "Penangkalan Paham Radikalisme di Kalangan Mahasiswa" kepada 1.500 mahasiswa di Gedung Aditorium M. Yusuf Abubakar.

"Kunjungan Wapres ke NTB ini adalah kunjungan perdana. Setelah menghadiri kuliah umum di Universitas Mataram. Wapres akan meninjau lokasi rekonstruksi bangunan pascagempa di lingkungan Gontoran, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram," kata Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB, Najamuddin Amy.

Sementara, Rektor Unram Prof H Lalu Husni, mengatakan bahwa kuliah umum dengan tema "Pencegahan Paham Radikalisme di Kalangan Mahasiswa" sangat relevan, mengingat isu radikalisme akhir-akhir ini telah menyebar ke kampus-kampus.

"Tentunya membutuhkan upaya-upaya preventif untuk penangannya karena sangat berbahaya dan dapat merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara," ujarnya.

Selain itu, kata Rektor Unram, Wapres diharapkan dapat membantu pendirian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) yang selama ini tertunda akibat adanya moratorium.

"Dari seluruh Prodi yang ada, terdapat tiga Prodi yaitu Sosiologi, Hubungan Internasional dan Komunikasi yang belum bisa berdiri di bawah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik karena terbentur kebijakan moratorium. Padahal proses permohonan izin pendirian fakultas tersebut jauh sebelum keluarnya kebijakan moratorium," jelas Husni.

Karena itu, Husni berharap Wapres dapat membantu pendirian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) tersebut, sebab cukup sulit untuk memerjer ketiga prodi tersebut ke fakultas yang sudah ada, karena tidak ada fakultas yang serumpun basis keilmuannya.