Mataram (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) menggali informasi guna memperoleh data secara langsung terkait permasalahan-permasalahan di bidang pelaksanaan tata kelola pemerintahan di NTB selama pandemi COVID-19.
Deputi VII Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Kemenkopolhukam Marsekal Muda TNI Nurhadi Sutedjo mengatakan kehadirannya di NTB adalah untuk mendengar dan berbagi informasi terkait tata kelola pemerintahan di Pemprov NTB khususnya penanganan program dan kinerja ASN yang terdampak COVID-19.
"Selain itu Kemenkopolhukam juga ingin mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif, dan efisien yang dilaksanakan melalui salah satu program pemerintah yaitu reformasi birokrasi dengan delapan area perubahannya," kata Nurhadi saat bertemu jajaran Pemprov NTB yang diwakili Sekda Provinsi NTB, HL Gita Ariadi di Kantor Gubernur NTB di Mataram, Kamis.
Ia menjelaskan delapan area perubahan tersebut meliputi manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan kelembagaan, penataan ketatalaksanaan, penataan sistem manajemen SDM ASN, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penerapan SAKIP.
"Hasil evaluasi yang dilaksanakan Kementerian PANRB terkait penilaian RB dan SAKIP, Pemprov NTB untuk pertama kalinya berhasil meraih predikat BB dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2019," terangnya.
Menurut Nurhadi, predikat ini mengalami peningkatan yang signifikan karena pada 2014-2015, Provinsi NTB meraih predikat CC, sedangkan tahun 2016-2018 sudah meraih predikat B.
"Prestasi ini merupakan bukti dari komitmen Gubernur NTB Zulkieflimansyah bersama Wakil Gubernur NTB, Sitti Rohmi Djalilah untuk terus berikhtiar meningkatkan kinerja birokrasi, khususnya dalam pengawasan anggaran agar benar-benar efektif, efisien dan memberikan dampak besar bagi masyarakat NTB," ujar Nurhadi.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi NTB H Lalu Gita Ariadi mengatakan, secara umum kunjungan ini sekaligus sebagai momen bertukar pikiran dalam rangka penanganan COVID-19 di NTB. Secara umum disampaikan Gita, Pemprov NTB terus bekerja keras menangani pandemi COVID-19, terlebih pemeritah sedang berdamai dengan pandemi dengan konsekuensi mematuhi Protokol COVID-19.
"Terutama, kelonggaran beraktivitas bagi masyarakat guna pemulihan ekonomi, namun tetap harus disiplin dengan protokol kesehatan," ucap Sekda NTB.
Pada titik yang sama Pemprov NTB juga melakukan afirmasi pemberdayaan ekonomi, dengan memberdayakan UKM/IKM di NTB untuk terlibat dalam memasok paket sembako di Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang yang diperuntukkan bagi masyarakat terdampak COVID-19.
"Adanya JPS Gemilang, UKM/IKM kemudian justru mendapatkan peluang dan kesempatan untuk berkembang selama masa wabah Corona," katanya.
Kemenkopolhukam menggali informasi tata kelola pemerintahan di NTB
Sekretaris Daerah Provinsi NTB H Lalu Gita Ariadi (kiri) saat bertukar cenderamata dengan Deputi VII Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Kemenko Polhukam Marsekal Muda TNI Nurhadi Sutedjo (kanan) dalam kunjungan kerja ke Provinsi NTB, Kamis (25/6/2020). (ANTARA/Nur Imansyah).
