Mataram (ANTARA) - Mabes Polri mengedepankan keadilan restoratif (restorative justice) dalam menyelesaikan kasus dugaan penghinaan terhadap negara Palestina dengan tersangka seorang kreator konten media sosial TikTok berinisial HL alias Ucok.
Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan mengungkapkan bahwa pihaknya mengambil langkah demikian karena melihat perbuatan yang dituduhkan terhadap HL tidak memenuhi unsur pidana pelanggaran pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
"Karena tidak memenuhi unsur pidana UU ITE. HL juga telah menyampaikan permohonan maaf," kata Ramadhan dalam siaran pers yang diterima Antara di Mataram, Kamis.
Baca juga: Akun TikTok "Palestina Mari Kita Bantai" disita polisi
Ramadhan menjelaskan, dalam perkara yang terungkap di NTB ini polisi melakukan penangkapan dengan tujuan mengamankan yang bersangkutan karena unggahannya di media sosial tersebut dapat memecah belah bangsa dan membuat kegaduhan.
Menurut Ramadhan, pihak kepolisian juga telah melakukan komunikasi dengan tokoh agama, masyarakat, dan pihak lainnya untuk menyelesaikan masalah tersebut.
"Hari ini penyidik kembali melaksanakan gelar perkara untuk melakukan 'restorative justice' yang dilakukan penyidik Ditkrimsus Polda NTB," ujar Ramadhan.
Sementara itu, Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto menjelaskan penyelesaian perkara dengan pendekatan itu lantaran penyidik mempertimbangkan bahwa tersangka sudah mengakui kesalahannya dan meminta maaf.
Selain itu, pelaku tidak memahami permasalahan yang terjadi antara Palestina dan Israel sehingga "iseng-iseng" membuat konten tersebut.
Baca juga: Hina Palestina via tiktok, pria Gerung Lobar mendekam di Rutan Polda NTB
Berita Terkait
Sebanyak 32 perkara diselesaikan melalui restorative justice
Rabu, 18 September 2024 6:23
Polresta Mataram selesaikan kasus pegawai kejaksaan inisial BW melalui RJ
Rabu, 26 Juni 2024 16:39
Ketua MPR mendorong Jampidum optimalisasikan keadilan restoratif
Selasa, 11 Juni 2024 20:02
Nomenklatur restorative justice layak masuk RUU Polri
Rabu, 29 Mei 2024 5:30
JAM-Pidum setujui enam pengajuan Hentikan penuntutan
Rabu, 3 Januari 2024 16:51
Kejati NTB menghentikan 27 perkara melalui keadilan restoratif
Selasa, 24 Oktober 2023 14:29
Bupati Sumbawa Barat mengajak warga manfaatkan rumah "restorative justice"
Jumat, 6 Oktober 2023 17:05
Polresta Mataram menyelesaikan 52 kasus melalui keadilan restoratif
Kamis, 31 Agustus 2023 14:31