Sumbawa Barat Kekurangan Pns Penyuluh Pertanian

 Mataram,  (Antaran NTB) - Kabupaten Sumbawa Barat mengalami kekurangan personil penyuluh pertanian berstatus Pegawai Negeri Sipil, karena jumlah PNS tenaga penyuluh yang ada hanya 14 orang.

"Hingga saat ini dari 1.200 kelompok pertanian, perikanan dan kehutanan ditangani oleh 14 orang penyuluh berstatus PNS," ujar Kabid Kelembagaan dan SDM Badan Ketahanan Pangan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BKP5K) Sumbawa Barat, Fatmawati saat dihubungi dari Mataram, Rabu.

Dikatakan jumlah ini jauh dari cukup jika dibandingkan dengan jumlah kelompok yang harus didampingi.

Untuk mengatasi kekurangan tenaga penyuluh tersebut, kata dia, Pemkab Sumbawa Barat mengangkat ratusan orang penyuluh swadaya dibidang pertanian, perikanan dan kehutanan dari kalangan masyarakat.

Fatmawati mengatakan penyuluh swadaya ini bekerja mendampingi kelompok masyarakat yang ada di desa. Keberadaan para penyuluh itu diakui cukup membantu leading sektor terkait dalam pendampingan masyarakat, meskipun mereka bekerja secara sukarela tanpa digaji.

"Kedepan kita akan upayakan ada alokasi anggaran melalui APBD untuk insentif sebagai penghargaan atas upaya yang dilakukan penyuluh swadaya dalam meningkatkan pengetahuan kelompok yang dibina," katanya.

Menurut dia pengukuhan dan peningkatan kapasitas diikuti 29 orang penyuluh perikanan swadaya yang dilaksanakan BKP5K bekerja sama dengan Badan Koordinasi Penyuluh (Bakorluh) NTB.

Untuk penyuluh perikanan swadaya, kata dia, saat ini terdapat satu orang per desa. Pemkab Sumbawa Barat, berkeinginan agar kedepan jumlahnya bisa bertambah dan akan ditempatkan per blok (setiap desa terdiri dari 3 hingga 5 blok). Mereka mendampingi sebanyak 157 kelompok budidaya perikanan.

"Potensi perikanan budidaya di Sumbawa Barat cukup menjanjikan meliputi budaya rumput laut, tambak udang, lele kolam terpal dan budi daya kolam air tawar. Kita berharap jumlah kelompok bisa tumbuh lagi dengan adanya penyuluh swadaya," kata Fatmawati.(*)