KPU menilai masyarakat kini lebih teredukasi dan tak mudah dibodohi

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menilai bahwa masyarakat Indonesia saat ini --utamanya generasi pemilih muda--, lebih mendapatkan edukasi dan tidak mudah dibodohi terkait dengan isu-isu politik yang marak bermunculan utamanya ketika perhelatan Pesta Demokrasi lima tahunan.

"Kami melihat masyarakat saat ini sudah lebih mendapatkan edukasi dan tidak mudah dibodohi. Ada fakta-fakta yang terungkap selama kami bekerja melaksanakan setiap tahapan, bahwa masyarakat, khususnya yang kami tuju yaitu pemilih muda baik yang kali pertama memilih atau kali kedua, sudah menyadari betul mana disinformasi dan mana informasi yang benar," kata Kepala Bagian Humas dan Informasi Publik KPU RI Reni Rinjani Pratiwi.

Reni mengemukakan itu kepada ANTARA, usai memberikan pemaparan dalam forum Konferensi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (KISIP) 2024 bertema "Safeguarding Democracy: Multifaceted Responses to Election Disinformation" di Jakarta, Rabu.

Ia menambahkan bahwa selain mendapatkan edukasi dengan baik, generasi pemilih muda juga memiliki peran signifikan untuk membantu orang-orang terdekat mereka dari terpaan informasi yang tidak benar.

"Uniknya atau hebatnya, generasi muda ini berperan aktif menjaga keluarga dekat mereka seperti ayah, ibu, kakek, atau nenek, dari hoaks dan membantu meluruskan informasi," imbuh dia.

Dalam kesempatan tersebut, Reni juga menyambut baik kondisi saat ini ketika masyarakat memiliki antusiasme tinggi untuk mencari setiap jawaban terkait isu-isu tertentu langsung dari sumber yang benar dan terpercaya.

"Masyarakat menunggu apa kata KPU. Katakanlah ketika ada debat capres-cawapres kemarin, lalu orang-orang mengomentari sebuah materi perdebatan, kemudian masyarakat menunggu konfirmasi dari KPU mengenai benar tidaknya hal tersebut, kami melihat ini sebagai niat yang sangat bagus dari masyarakat. Mereka ingin tahu, KPU akan ngomong seperti apa? Karena itu kami membuka akses seluas-luasnya, juga kepada teman-teman media, untuk bisa mendengarkan langsung konfirmasi dari KPU atau divisi kami dalam merespons setiap wacana yang muncul di publik," papar Reni.

Lebih lanjut Reni mengatakan bahwa pihaknya selalu berupaya untuk merespons setiap hal dengan kecepatan, ketepatan, dan ketegasan.

"Misalnya, kayak kemarin ketika debat ketiga ada yang protes, kami pasti menjawab sesuai dengan peraturan yang menjadi dasar kami dalam bekerja," imbuh dia.

Dalam pemaparan pada diskusi tersebut, Reni memberikan penjelasan mendalam mengenai upaya yang dilakukan KPU untuk mendorong masyarakat agar dapat mencerna dan mendapatkan setiap informasi langsung dari sumber asli.

Baca juga: Ini nama-nama 11 panelis debat keempat Pilpres 2024
Baca juga: KPU Lombok Tengah terima LADK parpol peserta Pemilu 2024

"Misalnya, kita berbicara soal Pemilu, maka sumber yang tepat adalah dari KPU melalui berbagai platform media sosial dan laman resmi. Bahkan kami juga menghadirkan bagian dari laman yang dikhususkan memberikan informasi mengenai setiap tahapan Pemilu. Kami menyebarkan semua informasi tersebut dan kolaborasi dengan banyak institusi," ujarnya.

Selain melakukan edukasi, Reni melanjutkan, KPU juga terus berupaya menangkal disinformasi politik. Pada Pemilu 2024 kali, KPU menerapkan pre-bunking dengan menggandeng sejumlah platform digital yang berbasis di Indonesia seperti Google, YouTube, Meta, TikTok, dan X.