Menteri PPPA Bintang Puspayoga dengarkan kisah mitra INKLUSI

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga (tengah) memberikan arahan kepada para mitra INKLUSI dalam melakukan pendampingan kepada para perempuan di Balai Giri Nata Mandala, Kabupaten Badung, Bali, Jumat (19/4/2024). (ANTARA/Sugiharto Purnama)

Badung (ANTARA) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga menghadiri dialog dengan para mitra INKLUSI untuk mendengarkan berbagai praktik baik yang telah dilakukan dalam mendampingi para perempuan akar rumput di Indonesia.

Dialog itu digelar sehari sebelum Musyawarah Nasional Perempuan ke-2 yang berlokasi di Balai Budaya Giri Nata Mandala, Kabupaten Badung, Bali, pada Jumat 19 April 2024.

"Kami mengharapkan pendampingan terbaik untuk perempuan dan anak di Indonesia, termasuk penyandang disabilitas dan kelompok marjinal bisa menjadi perhatian kita semua," kata Bintang.

Selama satu dekade terakhir, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sudah berada pada posisi tunggu di atas 70 poin, namun kesenjangan masih terlihat di mana IPM laki-laki 76,73 poin, sedangkan IPM perempuan 70,31 poin.

IPM perempuan menyumbang status IPM Indonesia yang ada pada peringkat 17 dari negara G20. Indeks kesetaraan gender atau IPG mengalami kenaikan, namun tidak signifikan karena selama 10 tahun terakhir naik dari 89,52 menjadi 91,63 dan tetap peringkat 9 dari 10 negara ASEAN dan peringkat 16 dari negara G20.

Menteri Bintang menyoroti jumlah partisipasi perempuan dalam pencalonan pejabat eksekutif maupun legislatif yang hanya 30 persen. Padahal populasi perempuan di Indonesia mencapai separuh dari total jumlah penduduk dengan persentase sebanyak 49,5 persen.

"Kita masih belum mencapai kuota 30 persen. Kita setengah dari populasi Indonesia, kuota 30 persen harusnya bisa kita wujudkan," ucapnya.

Lebih lanjut Bintang berharap dialog yang diadakan itu bisa membawa manfaat untuk mewujudkan tujuan dari Musyawarah Nasional Perempuan ke-2 di Bali.

Baca juga: Kementerian PPPA memberi pendampingan ibu pelaku kekerasan anak di NTB
Baca juga: Sempat dihentikan, Kasus kekerasan seksual timpa anak 12 tahun dibuka kembali

Musyawarah Nasional Perempuan ke-2 menjadi salah satu contoh praktik baik dan inisiatif yang sangat strategis untuk menyelesaikan isu sembilan agenda utama agenda utama perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marjinal.

Sebanyak sembilan agenda utama itu melingkupi topik kemiskinan, pekerja perempuan, pencegahan perkawinan anak, pemberdayaan ekonomi perempuan, kepemimpinan perempuan, kesehatan perempuan, perempuan dan lingkungan hidup, perempuan dan anak berhadapan dengan hukum, serta kekerasan pada perempuan dan anak.