Realisasi pendapatan negara di NTB tumbuh 62 persen

Mataram (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (DJPb) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat realisasi pendapatan negara sampai dengan April 2024 di wilayah itu mencapai Rp2,986 triliun atau tumbuh sebesar 62,70 persen dibandingkan tahun lalu pada periode yang sama.

Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran DJPb NTB, Maryono mengakui realisasi pendapatan negara di NTB dari Januari sampai dengan April 2024 mencapai Rp2,986 triliun atau 30,61 persen dari target atau dengan kata lain mampu tumbuh sebesar 62,70 persen dibandingkan tahun lalu pada periode yang sama.

"Dari jumlah tersebut pajak menyumbang 89,93 persen, sementara sebesar 10,07 persen berasal dari PNBP," ujarnya melalui keterangan tertulis di Mataram, Minggu.

Ia menyebutkan dari dua jenis pajak, pajak perdagangan internasional mampu tumbuh fantastis, yaitu 501,93 persen dibandingkan tahun lalu.

Pertumbuhan ini utamanya berasal dari pertumbuhan pajak ekspor yang tumbuh 570,05 persen. Selanjutnya pajak impor mengimbangi pertumbuhan positif dengan tumbuh sebesar 4,99 persen.

"Tingginya pertumbuhan pajak ekspor utamanya berasal dari aktivitas penambangan oleh PT AMMAN," terangnya.

Sementara untuk penerimaan PNBP mampu tumbuh sebesar 13,86 persen (y-o-y). Pertumbuhan ini didominasi oleh realisasi pendapatan Badan Layanan Umum (BLU), dengan realisasi sebesar 43,7 persen dari target.

Kemudian PNBP lainnya juga memberikan andil dengan realisasi sebesar 92 persen dari target. Penerimaan dari pendapatan BLU yakni sebesar Rp140,60 miliar. Sedangkan penerimaan dari PNBP lainnya yakni sebesar Rp159,99 miliar.

Menurutnya pendapatan BLU pada sisi pendidikan didominasi oleh pendapatan jasa pelayanan pendidikan pada Universitas Mataram sebesar Rp83,57 miliar.

"Selain itu di sisi kesehatan, pendapatan BLU didominasi oleh pendapatan jasa pelayanan rumah sakit Bhayangkara Mataram sebesar Rp14,38 miliar," ujar Maryono.

Sementara itu dari sisi belanja negara mampu mengalami pertumbuhan sebesar 4,08 persen yang didukung oleh membaik-nya realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar 7,84 persen (y-o-y) dan TKD sebesar 2,29 persen.

Belanja pemerintah pusat sampai dengan 30 April 2024 mencapai Rp2,708 triliun. Realisasi ini didominasi oleh belanja barang sebesar Rp1,188 triliun atau 32,49 persen dari pagu dan belanja pegawai sebesar Rp1,171 triliun atau 35,90 persen dari pagu.

Belanja modal turut memberi andil pada belanja pemerintah pusat atau belanja kementerian/lembaga yakni sebesar Rp339,60 miliar atau 21,92 persen dari pagu. Belanja bantuan sosial telah terealisasi sebesar Rp8,73 miliar dari
pagu tahun 2024 sebesar Rp20,19 miliar.

Pertumbuhan belanja didorong oleh akselerasi kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja (satker) di NTB. Lima kementerian/lembaga dengan realisasi belanja tertinggi di NTB, yakni Bawaslu, KPU, BKKBN, Kementerian Pariwisata, dan Kementerian Pertahanan.