UNESCO inisiasi peluncuran pedoman menghijaukan pendidikan

Jakarta (ANTARA) - Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) meluncurkan pedoman menghijaukan sekolah dan kurikulum, yang menekankan pentingnya pemberdayaan pemuda berperan mengatasi perubahan iklim.

Inisiatif tersebut diluncurkan pada Hari Lingkungan Hidup Sedunia tanggal 5 Juni. Direktur Jenderal UNESCO Audrey Azoulay dalam keterangannya yang disiarkan di Jakarta, Jumat, mengatakan "menghijaukan pendidikan" berarti mengintegrasikan prinsip-prinsip lingkungan yang berkelangsungan ke dalam semua aspek pendidikan, mulai dari materi mengajar hingga kegiatan sekolah.

Menurut dia, menghijaukan sekolah dan kurikulum merupakan salah satu cara terbaik untuk mengatasi perubahan iklim dalam jangka panjang.

"Sudah saatnya pendidikan lingkungan diintegrasikan dalam semua mata pelajaran sekolah, di seluruh jenjang pendidikan dengan pendekatan yang berorientasi pada tindakan, sehingga dapat membantu pemuda memahami bahwa mereka memiliki kekuatan untuk membuat perubahan,” kata Azoulay.

Analisis UNESCO terhadap 100 kerangka kurikulum nasional pada tahun 2021 mengungkapkan hampir setengah (47 persen) dari kurikulum tersebut tidak menyinggung perubahan iklim.

Hanya 23 persen guru merasa mampu menangani isu iklim secara memadai di kelas, dan 70 persen dari pemuda yang di survei tidak dapat menjelaskan isu perubahan iklim, mereka juga menyatakan kekhawatiran tentang cara pengajaran mengenai iklim saat ini.

Sebuah laporan baru yang diterbitkan bersamaan dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini memperingatkan bahwa pendidikan formal terlalu fokus pada penyampaian pengetahuan tentang isu lingkungan, bukan pada tindakan.

Pendidikan formal juga telah gagal menunjukkan peran yang dapat dilakukan siswa dalam mengatasi krisis iklim.

Melanjutkan analisis ini, Azoulay menjadikan pendidikan lingkungan sebagai prioritas bagi organisasi untuk memberikan dukungan terhadap negara-negara anggotanya.

UNESCO mempromosikan dua pedoman konkret bagi negara anggota dan komunitas pendidikan di seluruh dunia.

Pertama, pedoman Kurikulum Hijau dari UNESCO adalah suatu pedoman, yang untuk pertama kalinya menyediakan pemahaman umum tentang apa yang seharusnya ada di dalam pendidikan mengenai iklim, dan bagaimana negara dapat mengintegrasikan topik lingkungan dalam kurikulum pendidikan, dengan capaian pembelajaran yang terperinci menurut kelompok usia masing-masing, dari usia 5 tahun hingga 18 tahun ke atas.

Panduan tersebut fokus pada pentingnya mempromosikan pembelajaran aktif dan merancang berbagai kegiatan praktikal.

Kedua, standar Kualitas Sekolah Hijau dari UNESCO adalah pedoman yang dikembangkan melalui kerja sama dengan badan PBB lainnya, masyarakat sipil, dan badan negara. Pedoman ini menetapkan persyaratan mínimum tentang cara menciptakan ‘sekolah hijau’ dengan mempromosikan pendekatan yang berorientasi pada tindakan.

Baca juga: Wamenkominfo apresiasi dukungan UNESCO pada tata kelola AI
Baca juga: UNESCO resmikan Subak Bengkel-Tabanan percontohan ekohidrologi

Standar ini merekomendasikan agar seluruh sekolah membentuk komite tata kelola lingkungan yang mencakup siswa, guru, dan orang tua untuk mengawasi pengelolaan yang berkelanjutan.

Selain itu, juga menyerukan untuk mendorong pelatihan guru, melakukan audit energi, air, makanan, dan limbah, sekaligus menyerukan hubungan yang lebih kuat dengan masyarakat luas untuk membantu siswa mengatasi masalah lingkungan di tingkat lokal.

UNESCO telah memimpin ‘Kemitraan Pendidikan Hijau’, yang kini telah memiliki lebih dari 80 negara anggota, dan memungkinkan kolaborasi lebih dari 1300 organisasi, termasuk badan-badan PBB, masyarakat sipil, organisasi pemuda, serta sektor swasta. Komunitas ini menyediakan berbagai alat penting bagi negara-negara untuk memperkuat peran pendidikan dalam mengatasi gangguan iklim.