Suhaili-Amin Kampanye Perdana di Lombok Barat

Mataram (Antaranews.NTB) - Ribuan pendukung meramaikan kampanye perdana pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Nusa Tenggara Barat H Moh Suhaili FT dan H Muhammad Amin di GOR Mini di Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Rabu.

Selain dihadiri ribuan pendukung, hadir pula mendampingi pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) H Moh Suhaili FT dan H Muhammad Amin, para tuan guru, tokoh masyarakat, simpatisan dan para pengurus partai pengusung.

Kampanye diawali orasi politik oleh sejumlah tuan guru yang menjadi juru kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur H Moh Suhaili FT dan H Muhammad Amin.

Calon gubernur Suhaili dalam orasi politiknya mengatakan dirinya masih memiliki banyak kekurangan dibandingkan dengan para calon gubernur lainnya. Tetapi, keinginannya maju pada bursa pemilihan gubernur NTB didorong karena ingin mengabdikan diri dan melayani masyarakat.

"Kami hadir berdua untuk mengabdi dan melayani masyarakat," ujarnya.

Suahili meminta masyarakat yang hadir pada kampanye terbatas untuk menyatukan tekad, bersama-sama bekerja dan bersatu memenangkan pasangan Suhaili-Amin.

Bupati Lombok Tengah dua periode ini mengingatkan para pendukungnya untuk tidak melakukan kampanye hitam. Termasuk, tidak melontarkan ujaran kebencian dan fitnah.

"Saya juga berpesan untuk tidak menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan hati masyarakat selama mengikuti tahapan pilkada," tegas Ketua DPD Golkar NTB itu.

Pasangan calon wakil gubernur H Muhammad Amin juga menyampaikan orasi politiknya. Dalam orasinya, Ketua DPW Nasdem NTB ini mengajak masyarakat untuk terus berikhtiar bisa mengawal Suhaili - Amin hingga pada hari pencolosan 27 Juni 2018.

"Jangan lupa pada 27 Juni nanti untuk mencoblos nomor urut satu," katanya.

Amin juga menyampaikan sejumlah program yang tertuang dalam visi misi pasangan ketika kelak menjadi gubernur dan wakil gubernur. Beberapa di antaranya pemberian kartu NTB sejahtera, pembangunan stadion, dan pembangunan infrastruktur yang merata.

"Ada juga pemberdayaan masyarakat, pemberian pelayanan berbasis digital dan pembentukan kantor pemerintah provinsi, serta pengelolaan obyek wisata berbasis masyarakat," katanya. (*)