Mataram (Antaranews NTB) - DPRD Nusa Tenggara Barat mendesak pemerintah pusat untuk menjadikan status gempa Lombok menjadi bencana nasional.
"Kita sadari APBD kita sangat kecil dan defisit tanpa di bantu pusat tidak mungkin kita bisa melakukan sendirian di tengah keterbatasan yang dimiliki daerah," kata Ketua DPRD NTB Hj Isvie Rupaedah seusai memimpin rapat bersama seluruh pimpinan dan anggota DPRD NTB di Mataram, Jumat.
Menurut Isvie, jika bencana gempa Lombok menjadi bencana nasional, maka semua volentir dan pihak luar yang akan membantu NTB akan bisa masuk. Sebab, dibutuhkan langkah dan terapkan cepat dalam menangani gempa yang terjadi di daerah ini.
"Tidak semua bisa Pemda yang melakukan. Dibutuhkan kerja keras dan gerak cepat dari semua pihak, baik pusat, daerah dan volentir luar. Karena di sana masyarakat sudah banyak melaporkan menghirup bau mayat yang tertimbun akibat tidak tertangani dengan baik karena kurangnya tenaga, sarana dan peralatan, maka disinilah perlu ada peningkatan status itu," jelasnya.
Isvie menjelaskan, dari rapat dengan seluruh pimpinan fraksi di DPRD NTB, pascagempa bumi yang terjadi kali ini, hampir terpantau seluruh aktifitas masyarakat dan kedinasan sangat terpengaruh adanya keadaan darurat luar biasa yang kini terjadi.
"Misalnya, kami DPRD saja. Saat mau naik ke lantai tiga di ruang paripurna saja tidak berani. Begitupun, saat rapat-rapat di lantai dua di ruangan komisi juga kita was-was karena kondisi ruangan rusak parah," katanya.
Sekretaris DPD Partai Golkar NTB ini, mengaku prihatin atas kondisi kegempaan yang terjadi di semua wilayah di Pulau Lombok. Karena itu, aktifitas kedewanan terpaksa juga harus disesuaikan dengan melihat keprihatinan atas kondisi masyarakat. Bahkan, untuk membantu dan meringankan kondisi masyarakat, seluruh anggota DPRD NTB diminta turun dan mengunjungi para korban gempa untuk memberikan bantuan kepada masyarakat.
"Hampir seluruh anggota dewan turun menyapa masyarakat yang terdampak gempa Lombok. Ini kita maksudkan adalah bagian?untuk membantu keprihatinan yang dirasakan masyarakat," tandasnya. (*)
