Dompu (ANTARA) - Kepolisian Resor Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB), menggerebek Sekretariat Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang beralamat di Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Jumat malam.
Kasat Resnarkoba Polres Dompu, Iptu Rahmadun Siswadi di Dompu, mengungkapkan penggerebekan ini merupakan tindak lanjut informasi dugaan transaksi narkoba yang kerap terjadi di lingkungan sekretariat organisasi kepemudaan tersebut.
"Melihat anggota saya, target yang berada d depan Sekretariat HMI langsung kabur. Jadi seperti itu," katanya, Sabtu.
Menurut hasil pengintaian sebelum penggerebekan, Rahmadun menegaskan pihaknya menemukan adanya indikasi kelompok pengedar narkoba yang berada di depan Sekretariat HMI.
"Setelah Magrib, mereka kembali ke areal itu dan terjadi aksi saling kejar-kejaran," ujar dia.
Tak terima Sekretariatnya dirusak, sejumlah pengurus dan kader HMI Cabang Dompu melakukan aksi blokir jalan di perempatan lampu merah, Kelurahan Bali dan di perempatan lampu merah Cabang Sawete mulai pukul 21.30 malam.
Selain berorasi secara bergantian, mereka juga melakukan aksi pembakaran ban bekas sebagai bentuk perlawanan terhadap tindakan aparat penegak hukum. Akibatnya, arus lalu lintas menjadi terganggu.
Baca juga: HMI Lombok Timur gelar training akbar Nasional, Perkuat gagasan pembangunan berkelanjutan
Ketua HMI Cabang Dompu, Iqbal Saputra, mengecam keras tindakan premanisme yang diduga dilakukan oleh oknum anggota Polres Dompu yang telah merusak fasilitas Sekretariat HMI Cabang Dompu.
"Tindakan ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mencederai marwah dan kehormatan organisasi HMI,” tegasnya.
Untuk itu, HMI Cabang Dompu mendesak Kapolres Dompu untuk segera menindak tegas oknum-oknum yang terlibat dalam pengerusakan tersebut sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku, tanpa pandang bulu.
“Kami HMI Cabang Dompu mendukung tindakan tegas dari Kepolisian dalam memberantas peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Dompu. Tentunya harus sesuai dengan ketentuan dan tidak merugikan orang lain,” terangnya.
Baca juga: HMI surati PPATK, BPKP dan Polda NTB terkait proyek PLUT di Lombok Timur
HMI menduga bahwa tindakan brutal oknum anggota Kepolisian tersebut dibawa pengaruh narkotika atau zat adiktif lainnya. Untuk itu, mereka meminta agar para terduga pelaku yang nama-namanya mereka ketahui itu agar dilakukan tes urine.
“Kami menuntut pertanggungjawaban dari Kepolisian Resort Dompu atas peristiwa ini serta menjamin tidak akan ada lagi tindakan serupa yang mencederai demokrasi, hukum, dan rasa aman masyarakat,” cetusnya menegaskan.
Ketua HMI jug, mengajak seluruh elemen masyarakat, Organisasi Kepemudaan (OKP), dan Cipayung Plus untuk bersama-sama mengawal penegakan hukum atas kasus tersebut, serta memastikan tidak ada penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan aparat penegak hukum.
“Saya menegaskan bahwa HMI Cabang Dompu akan terus berdiri di garda terdepan dalam memperjuangkan keadilan, kebenaran, dan tegaknya supremasi hukum di Kabupaten Dompu,” tegasnya.
