Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, mendukung penguatan fungsi kemetrologian untuk niaga adil guna memastikan setiap alat ukur, takar, dan timbang di pasar bekerja dengan adil serta akurat.
Wakil Wali Kota Mataram TGH Mujiburrahman di Mataram, Senin, mengatakan, metrologi bukan sekadar urusan teknis, tapi juga bernilai moral, sosial, dan spiritual.
"Ketepatan dalam menakar dan menimbang adalah wujud kejujuran, keadilan ekonomi, sekaligus perintah agama untuk menghindari kecurangan," katanya.
Pernyataan itu disampaikan wakil wali kota di sela menerima kunjungan dan pembahasan kerja sama pengembangan sumber daya manusia di bidang kemetrologian antara Pemerintah Kota Mataram dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di aula Pendopo Wakil Wali Kota Mataram.
Baca juga: Ombudsman mendorong pembentukan Badan Metrologi Nasional
Dalam kesempatan itu, wakil wali kota menegaskan komitmen Pemerintah Kota Mataram dalam memperkuat fungsi kemetrologian sebagai fondasi ketertiban niaga dan perlindungan konsumen.
"Mari dukung perdagangan yang jujur, transparan, dan membawa keberkahan bagi semua," katanya.
Dikatakan, metrologi memiliki peran vital dalam memastikan keakuratan alat ukur, takar, dan timbang di seluruh aktivitas perdagangan.
Di balik transaksi yang adil, perdagangan yang sehat, dan kepercayaan konsumen terhadap pasar, terdapat peran penting kemetrologian yang menjamin ketepatan alat ukur dan transparansi niaga.
Menurutnya, fungsi kemetrologian bukan hanya urusan teknis, tetapi juga memiliki dimensi moral, sosial, dan spiritual.
Baca juga: Depok ingatkan pengusaha rutin lakukan tera ulang
Akan tetapi aspek moral mengajarkan kejujuran dan amanah, aspek sosial menegakkan keadilan ekonomi agar tidak ada pedagang maupun pembeli yang dirugikan, dan aspek spiritual menjadi perintah agama agar ketepatan dalam pengukuran dan
penakaran senantiasa dijaga.
"Di situlah letak keberkahan akan diperoleh," katanya.
Di sisi lain, lanjutnya, profesionalisme aparatur juga menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik. Selain itu, keahlian petugas dalam memeriksa dan memastikan ketelitian alat ukur harus terus ditingkatkan.
Terlebih di era sekarang, ketika pemerintah pusat dan daerah tengah berupaya menekan inflasi melalui TPID (tim pengendali inflasi daerah), peran metrologi menjadi sangat penting
dalam menjaga akurasi data pasokan dan konsumsi.
Misalnya, kesalahan dalam alat ukur dapat menyebabkan data pasokan terlihat berlebih padahal sebenarnya terbatas, yang pada akhirnya berpengaruh pada perhitungan inflasi.
"Karena itu, bagi kami di Pemerintah Kota Mataram,
pelaksanaan kemetrologian bukan hanya tugas administratif, tetapi juga amanah moral dan sosial untuk memastikan keadilan bagi masyarakat," katanya.
Sementara Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan Kementerian Perdagangan RI Mardiana Listyowati dalam pertemuan tersebut mengatakan, sejumlah daerah telah mengirimkan peserta didik ke Akademi Metrologi dan
Instrumentasi (AMI) yang berada di bawah naungan Kementerian Perdagangan.
Ia menyampaikan, pihaknya tengah menyiapkan peningkatan status AMI menjadi Politeknik Metrologi dan Instrumentasi dengan jenjang pendidikan D4.
"Kami mendorong pemerintah daerah untuk memanfaatkan keberadaan AMI sebagai satu-satunya lembaga pendidikan metrologi di Indonesia," katanya.
Pengembangan SDM kemetrologian, tambahnya, semakin berdampak bagi masyarakat, terutama dalam upaya melindungi konsumen dan menjaga ketertiban niaga.
