Mataram (ANTARA) - Dinas Kelautan dan Perikanan Nusa Tenggara Barat akan memperkuat legalitas Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang selama ini aktif membantu dinas dalam upaya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di daerah itu.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB H Yusron Hadi saat acara silaturahmi Penyuluh dan Pokmaswas se-Pulau Lombok di Mataram, Jumat mengatakan akan segera memperkuat legalitas Pokmaswas yang aktif membantu Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) dalam upaya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dalam bentuk penerbitan surat keputusan (SK).
Menurut dia diperlukan sinergitas dan koordinasi antara Penyuluh, Pokmaswas, serta dinas untuk memperkuat pengawasan di Provinsi NTB serta penting juga ketiga unsur ini untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat nelayan untuk selalu menangkap ikan tanpa menggunakan cara-cara yang dapat merusak ekosistem laut.
"Untuk memperkuat sinergitas serta koordinasi ketiga unsur tersebut maka perlu adanya diskusi serta koordinasi jarak jauh seputar hal-hal yang berkaitan dengan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di NTB," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang P2SDP3K DKP NTB Benny Iskandar menyampaikan bahwa DKP NTB dalam hal ini Bidang P2SDP3K siap mendengarkan serta menampung apa saja yang menjadi kendala, keluhan, saran, ataupun program yang mungkin bisa difasilitasi oleh dinas.
Pertemuan juga membahas peningkatan peran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga sumber daya alam di sektor Kelautan dan Perikanan di wilayah masing-masing.
DKP NTB memperkuat legalitas Pokmaswas
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, H Yusron Hadi (tengah) saat acara silaturahmi Penyuluh dan Pokmaswas se-Pulau Lombok di Mataram, Jumat (9/10/2020). (ANTARA/Nur Imansyah).
