Praya (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menuntaskan pendataan pegawai honorer di wilayahnya sesuai arahan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
"Hasil pendataan terhadap pegawai honor sekitar 6.000 orang yang terdata, baik tenaga pendidikan, kesehatan, maupun administrasi," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah Lalu Firman Wijaya di Praya, Kamis.
Ia mengatakan bahwa hasil pendataan pegawai honorer telah sampaikan ke pemerintah pusat dan pemerintah daerah menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat berkenaan dengan penanganan pegawai honorer.
"Solusi masih dibahas, kita tunggu kebijakan pemerintah pusat," katanya.
Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Lombok Tengah Lalu Wardihan juga mengatakan bahwa pemerintah daerah masih menunggu kebijakan pemerintah pusat mengenai pegawai honorer.
"Pemerintah daerah hanya melakukan pendataan dan verifikasi data jumlah honorer di Lombok Tengah. Hasil itu yang dilaporkan kepada pemerintah pusat," katanya.
Menurut dia, pemerintah daerah diberi waktu menyelesaikan pendataan dan verifikasi berkas pegawai pegawai honorer sampai September 2022.
"Jumlah sementara pegawai honorer yang kita laporkan itu sekitar 6.000 orang, baik tenaga pendidik, kesehatan, dan administrasi lainnya," kata dia.
"Tugas pemerintah daerah hanya melakukan pendataan. Artinya proses selanjutnya tergantung dari pusat," ia menambahkan.
Ia mengemukakan bahwa menurut undang-undang tentang aparatur sipil negara, ada dua jenis hubungan kerja pegawai pemerintah, yaitu pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
Lombok Tengah tuntas mendata pegawai honorer
Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah Lalu Firman Wijaya. (ANTARA/Akhyar)
