Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Koperasi dan UMKM Mindo Sianipar menyampaikan PDIP berpandangan bahwa pembangunan pertanian dan kedaulatan pangan harus berdasarkan pada kesejahteraan petani.
Dalam kesempatan yang sama, perwakilan Petani MSP Mangontang Simanjuntak membacakan ikrar sebagai bentuk sikap petani dalam mengawal daulat pangan nasional. Beberapa poin yang dimuat dalam ikrar tersebut di antaranya, Petani MSP berjanji senantiasa patuh, taat, dan setia kepada Pancasila dan UUD NRI 1945.
"Pembangunan pertanian dan kedaulatan pangan harus berdasarkan pada kesejahteraan petani itu, tidak hanya meningkatkan produksi nasional, tapi juga harus berbasis pada kesejahteraan petani," ujar Mindo saat bertindak selaku inspektur upacara dalam Apel Siaga Petani Mari Sejahterakan Petani (MSP) di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Jumat.
Ia lalu menyampaikan, sejak 15 tahun yang lalu, PDIP menjalankan program menyejahterakan petani sehingga pada saat ini telah lahir banyak petani MSP yang mampu membantu memproduksi beragam produk pertanian luar biasa.Program tersebut, lanjutnya, merupakan amanat dari kongres PDIP dalam rangka mendorong kedaulatan pangan di Tanah Air demi mengatasi ancaman krisis global. "Kita tahu bahwa banyak informasi soal adanya krisis global, maka hasil dari kongres partai agar kita bisa berdaulat di bidang pangan," ucapnya.
Dalam kesempatan yang sama, perwakilan Petani MSP Mangontang Simanjuntak membacakan ikrar sebagai bentuk sikap petani dalam mengawal daulat pangan nasional. Beberapa poin yang dimuat dalam ikrar tersebut di antaranya, Petani MSP berjanji senantiasa patuh, taat, dan setia kepada Pancasila dan UUD NRI 1945.
Berikutnya, mereka yang mayoritas merupakan wong cilik berjanji siap melaksanakan penanaman varietas unggul tanaman pangan hasil karya anak bangsa. Mereka lalu mendorong pemerintah untuk memfasilitasi para pemulia tanaman pangan dalam peluncuran varietas unggul nasional agar bisa ditanam oleh petani di seluruh Indonesia. Selanjutnya, MSP juga menyatakan sikap menolak rencana impor beras.
Baca juga: Pemkab Lombok Tengah menyiapkan bantuan pupuk petani tembakau
Baca juga: Menkop UKM katakan presiden ingin petani sawit bangun pabrik hilirisasi
Baca juga: Pemkab Lombok Tengah menyiapkan bantuan pupuk petani tembakau
Baca juga: Menkop UKM katakan presiden ingin petani sawit bangun pabrik hilirisasi
"Kami petani MSP berpendapat bahwa kebijakan impor pangan, khususnya beras untuk benar-benar mempertimbangkan kesejahteraan petani dan untuk saat ini, kami petani MSP mengganggap tidak ada alasan apa pun untuk melakukan impor beras," ucap Mangontang.
Selain Mindo dan Mangontang serta beberapa anggota petani MSP, apel pagi tersebut juga dihadiri oleh pihak-pihak lain. Mereka adalah Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto, Ketua DPP Bidang Ideologi Djarot Saiful Hidayat, Ketua DPP PDIP Bidang Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri, anggota Fraksi PDIP Rachmat Handoyo, dan Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono.
Selain itu, ada pula Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN-RB) sekaligus Kepala Badan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan (BPEK) Pusat PDIP Abdullah Azwar Anas.
