Mataram (ANTARA) - Hakim Mahkamah Agung membatalkan vonis bebas terdakwa korupsi penataan dan pengerukan kolam labuh Dermaga Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, bernama Nugroho yang menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek.
Juru Bicara Pengadilan Negeri Mataram Kelik Trimargo di Mataram, Kamis, membenarkan hal tersebut sesuai dengan isi petikan putusan kasasi nomor: 1244 K/Pid.Sus/2023.
"Iya, sesuai dengan petikan putusan yang kami terima dari Mahkamah Agung, hakim kasasi membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama untuk terdakwa Nugroho yang sebelumnya menyatakan bebas," kata Kelik.
Dalam putusan kasasi Nugroho, kata dia, hakim mengabulkan permohonan kasasi jaksa penuntut umum dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana korupsi Mataram Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr, tanggal 21 September 2022.
Selanjutnya, hakim mengadili sendiri dengan menyatakan Nugroho tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sesuai dengan isi dakwaan primer jaksa penuntut umum.
"Dengan mengadili sendiri, hakim kasasi menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Nugroho selama 3 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan," ujarnya.
Hakim dalam putusan kasasi Nugroho turut memerintahkan Bank BNI Cabang Utama Bandung selaku penjamin uang muka proyek pada tahun 2016 tersebut memerintahkan untuk mencairkan jaminan uang muka proyek senilai Rp6,7 miliar, selanjutnya diserahkan ke kas daerah Kabupaten Lombok Timur.
MA batalkan vonis bebas terdakwa korupsi kolam labuh Dermaga Labuhan Haji Lotim
Pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek penataan dan pengerukan kolam labuh Dermaga Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, Nugroho (kanan), usai mengikuti sidang vonis di Pengadilan Negeri Tipikor Mataram, NTB, Rabu (21/9/2022). ANTARA/Dhimas B.P.
