Pemkot Mataram menerima penghargaan upaya penurunan risiko stunting

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, menerima penghargaan upaya percepatan penurunan risiko stunting karena  dinilai fokus dan serius dalam menangani persoalan kekerdilan tersebut.

"Alhamdulillah, penghargaan ini sebagai motivasi kita dalam penanganan stunting yang dilakukan secara terintegrasi dan upaya maksimal melalui berbagai program," kata Wakil Wali Kota Mataram TGH Mujiburrahman di Mataram, Jumat.

Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota setelah menerima penghargaan upaya percepatan penurunan risiko stunting yang diserahkan langsung oleh Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo dalam kegiatan rapat Forum Koordinasi Stunting dan Fasilitasi Satgas Percepatan Penurunan Stunting tingkat Provinsi NTB, Kamis (10/8-2023).

Kegiatan itu dihadiri juga Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr Hj Sitti Rohmi Djalilah yang sekaligus sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) NTB, Kepala BKKBN NTB Dr Lalu Makripuddin, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Mataram H Moh Carnoto, sejumlah wakil kepala daerah se-NTB, serta para pemangku kepentingan di daerah ini.

Ia mengatakan, keseriusan Pemerintah Kota Mataram menangani persoalan stunting ditunjukkan dengan keluarnya Surat Keputusan Wali Kota Mataram Nomor 778/VIII/2022, tentang Penangan Stunting Secara Terintegrasi, serta banyaknya program yang dijalankan untuk meminimalisasi risiko stunting di daerah itu.

"Harapannya, penghargaan ini bisa lebih memotivasi kerja satgas percepatan penurunan stunting di Kota Mataram," katanya.

Kepala DPPKB Kota Mataram  Moh Carnoto sebelumnya mengatakan, data terakhir kasus stunting di Kota Mataram tercatat sebanyak 15,6 persen atau 3.999 balita kerdil. Jumlah itu menurun dibandingkan dengan hasil penimbangan balita pada bulan Agustus 2022, dimana kasus balita kerdil di Kota Mataram tercatat 17,33 persen.

"Target kita, tahun ini kasus stunting bisa turun menjadi 14 persen sesuai target pemerintah provinsi," katanya.

Terkait dengan itu, beberapa program prioritas yang dilaksanakan untuk percepatan penurunan stunting dari DPPKB Kota Mataram adalah pembentukan 50 Kampung Keluarga Berkualitas (KB) di enam kecamatan sebagai wadah menekan, mencegah, serta menurunkan angka balita kerdil atau "stunting" dari hulu.

Selain itu pembentukan Duta Generasi Berencana (Genre) terdiri atas 100 pemuda putra/putri perwakilan dari 50 kelurahan se-Kota Mataram, bertugas memberikan konseling kepada teman sebaya dan masyarakat terkait penundaan pernikahan dini, penyalahgunaan Napza dan seks pranikah.

Dengan demikian, lanjutnya, mereka diharapkan bisa menyiapkan remaja putri yang sehat siap nikah dan melahirkan anak-anak sehat serta berkualitas.

"Tugas kita mencegah stunting dari hulu. Jadi untuk melahirkan generasi sehat dan berkualitas maka penanganan kita mulai dari hulu yakni remaja," katanya.

Sedangkan untuk Kampung KB, tambah Carnoto, menjadi salah satu wadah menyusun program bagaimana upaya pencegahan stunting melalui pola asuh dan dari hulu dengan memberikan edukasi remaja terutama remaja putri.

"Bagaimana remaja putri ini bisa mengkonsumsi makanan bergizi, menerapkan pola hidup sehat sehingga mampu menciptakan keluarga berkualitas yang akan melahirkan keturunan sehat dan berkualitas," katanya.