Jakarta (ANTARA) - Komisi IX DPR RI mendorong Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah untuk menyiapkan aturan terkait dengan perlindungan dan jaminan sosial bagi pekerja berbasis kemitraan, termasuk pemberian tunjangan hari raya (THR) bagi pengemudi ojek online (Ojol).
"Komisi IX DPR RI mendorong Kemenaker untuk memastikan bahwa seluruh pekerja atau buruh mendapatkan THR Keagamaan Tahun 2024," kata Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene dalam rapat kerja di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/3).
Komisi IX menggelar rapat kerja dengan Kemenaker dengan agenda penjelasan pelaksanaan THR Idul fitri 1445 Hijriah bagi pekerja, evaluasi perlindungan jaminan sosial bagi pekerja, terutama Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) 2023, strategi dan sinergitas dengan BPJS Ketenagakerjaan serta pihak lain pada tahun 2024.
Felly menjelaskan Komisi IX mendorong Kemenaker untuk melakukan kajian dan sinergi terhadap implementasi Inpres Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Terutama bagi Pekerja Rentan.
Selain itu, Komisi IX DPR mendorong Kemenaker agar melakukan kajian perubahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Program Jaminan Kematian dalam Rangka Ketahanan Program.
Baca juga: Menaker pastikan "ojol" tak masuk ruang lingkup aturan THR
Baca juga: Lombok Tengah siapkan pelayanan pengaduan THR secara daring
Sebelumnya, Menaker Ida Fauziyah menyatakan imbauan pemberian THR bagi mitra pengemudi ojek online bukan masuk dalam konteks kewajiban, melainkan sebatas imbauan sebagai wujud niat baik.
"Mari kita maknai bahwa ini adalah niat baik kami, memang tidak masuk atau bukan dalam konteks kewajiban sebagaimana yang diatur dalam PP maupun Permenaker Nomor 6 Tahun 2016," jelasnya.
Berita Terkait
Komisi IX DPR siap tindaklanjuti putusan MK soal UU Ketenagakerjaan
Minggu, 3 November 2024 17:12
Komisi II DPR meminta KPU sempurnakan Sirekap
Jumat, 1 November 2024 7:27
Legislator siap majukan pertanian usai jadi doktor IPB
Jumat, 1 November 2024 6:18
Presiden beri arahan seluruh kepala daerah pada 7 November
Kamis, 31 Oktober 2024 18:26
Komnas HAM proposes four bills for House's legislation program
Kamis, 31 Oktober 2024 4:23
Komisi V DPR soroti kondisi jalan rusak di Sumut
Rabu, 30 Oktober 2024 20:10
Tiga elemen ini yang kerap terlibat praktik mafia tanah di Indonesia
Rabu, 30 Oktober 2024 15:17
Ikut tangani kasus Supriyani, Propam Polda Sultra dapat apresiasi dari Komisi III
Rabu, 30 Oktober 2024 10:47