Jakarta (ANTARA) - Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza, berpendapat koalisi Partai Keadilan Sejahtera dengan PDI Perjuangan di Pilkada Jakarta sulit terjadi karena tersandung restu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
“Megawati lebih memilih berkoalisi dengan Islam yang berbasis Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, bukan Islam kanan, karena pemikiran Megawati adalah cinta kebangsaan dan tanah air, bukan sekadar politik pragmatis semata," katanya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.
Sementara itu, peneliti Charta Politika Indonesia Ardha Ranadireksa juga menilai sulit untuk PKS berkoalisi dengan PDIP di Pilkada Jakarta.
“Ini juga berdasarkan pernyataan PDIP, kalau tidak salah Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yang sempat berucap tidak akan pernah berkoalisi dengan PKS," ujarnya.
Sebelumnya, baik PKS maupun PDIP membuka peluang untuk mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024. Walaupun demikian, PKS membuka opsi untuk meninggalkan Anies, dan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang bakal mengusung mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk maju sebagai bakal calon gubernur pada Pilkada Jakarta 2024.
"PKS mulai membuka komunikasi dengan semua pihak agar ada kepastian bahwa kami bisa ikut berkontestasi pada pilkada," kata Juru Bicara PKS Muhammad Kholid melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta (8/8).
Namun, Hasto Kristiyanto menyatakan, demokrasi akan menjadi tidak sehat jika ada pihak tertentu menjegal warga negara untuk bisa maju dalam kontestasi Pilkada 2024. Hasto menyampaikan pernyataan tersebut untuk menjawab pertanyaan wartawan terkait kabar opsi PKS akan meninggalkan Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024.
Baca juga: Tiga pimpinan parpol NTB jajaki koalisi untuk Pilkada 2024
Baca juga: Demokrat tak hadiri pertemuan parpol KIM
"PDI Perjuangan terus mengawal agar kontestasi Pilkada dapat berlangsung dengan sehat, dan tidak ada bentuk penghadangan kepada siapa pun, partai mana pun, kader mana pun, karena setiap anak bangsa oleh konstitusi itu memiliki hak konstitusional untuk dicalonkan," kata Hasto ditemui di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta (8/8).
