Dhaka (ANTARA) - Sebuah kasus diajukan terhadap mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina dan delapan anggota Kabinetnya yang telah dibubarkan dan petugas polisi atas tuduhan "kejahatan terhadap kemanusiaan" dan "genosida," menurut seorang pejabat pada Rabu.
Kasus tersebut diajukan ke Pengadilan Kejahatan Internasional setempat, di ibu kota Dhaka, kata Ataur Rahman, wakil direktur badan investigasi pengadilan tersebut, kepada media. Pengadilan tersebut dibentuk oleh pemerintahan Liga Awami yang dipimpin Hasina pada 2010 untuk mengadili mereka yang menentang perang kemerdekaan Bangladesh pada 1971.
Beberapa pemimpin partai oposisi telah diadili oleh pengadilan tersebut. Badan investigasi pengadilan menerima kasus tersebut pada Rabu, setelah ayah Alif Ahmed Siam, seorang siswa kelas 9 yang ditembak oleh polisi pada 5 Agustus dan meninggal akibat luka tembak, mengajukan gugatan tersebut melalui pengacaranya Gazi MH Tanim.
Sebelumnya, penasihat pemerintahan transisi bidang hukum Asif Nazrul, mengatakan kepada wartawan bahwa mereka yang terlibat dalam pembunuhan yang terjadi dari 1 Juli sampai 5 Agustus selama protes mahasiswa "mungkin akan diadili di Pengadilan Kejahatan Internasional tersebut."
Baca juga: Pemenang Nobel M. Yunus dilantik jadi kepala pemerintahan transisi Bangladesh
Baca juga: Pemimpin oposisi Bangladesh mengajak massa tahan diri
Dia juga mengatakan tidak seorang pun yang dikecualikan dari penuntutan, termasuk Hasina. Penasihat hukum tersebut mengatakan bahwa mereka akan berupaya melibatkan PBB dalam proses investigasi.
Sebelumnya, tiga kasus, termasuk pembunuhan dan penculikan, diajukan terhadap Hasina, yang melarikan diri dari Bangladesh pada 5 Agustus ke negara tetangga India.
Sumber: Anadolu-OANA
Berita Terkait
Mantan Dirjen KA Prasetyo tersangka korupsi
Senin, 4 November 2024 6:44
Mantan Kadis PUPR penuhi panggilan penyidik terkait korupsi
Kamis, 31 Oktober 2024 18:08
Profil Tom Lembong yang kini jadi tersangka korupsi impor gula
Rabu, 30 Oktober 2024 16:50
Korupsi dana desa, Mantan Kades Barejulat Lombok tengah dituntut 5,5 tahun
Selasa, 29 Oktober 2024 17:35
Prabowo tunjuk mantan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono jadi Kepala OIKN
Senin, 28 Oktober 2024 16:14
Pengamat: Krisis penegakan hukum pasca-temuan uang Rp1 Triliun di kediaman mantan pejabat MA
Minggu, 27 Oktober 2024 20:23
Kejagung: ZR jadi makelar kasus di MA selama 10 tahun
Sabtu, 26 Oktober 2024 17:07
Mantan presiden Jerman Wulff akan hadiri pelantikan Presiden Prabowo-Gibran
Jumat, 18 Oktober 2024 18:42