Dhaka (ANTARA) - Sebuah kasus diajukan terhadap mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina dan delapan anggota Kabinetnya yang telah dibubarkan dan petugas polisi atas tuduhan "kejahatan terhadap kemanusiaan" dan "genosida," menurut seorang pejabat pada Rabu.
Kasus tersebut diajukan ke Pengadilan Kejahatan Internasional setempat, di ibu kota Dhaka, kata Ataur Rahman, wakil direktur badan investigasi pengadilan tersebut, kepada media. Pengadilan tersebut dibentuk oleh pemerintahan Liga Awami yang dipimpin Hasina pada 2010 untuk mengadili mereka yang menentang perang kemerdekaan Bangladesh pada 1971.
Beberapa pemimpin partai oposisi telah diadili oleh pengadilan tersebut. Badan investigasi pengadilan menerima kasus tersebut pada Rabu, setelah ayah Alif Ahmed Siam, seorang siswa kelas 9 yang ditembak oleh polisi pada 5 Agustus dan meninggal akibat luka tembak, mengajukan gugatan tersebut melalui pengacaranya Gazi MH Tanim.
Sebelumnya, penasihat pemerintahan transisi bidang hukum Asif Nazrul, mengatakan kepada wartawan bahwa mereka yang terlibat dalam pembunuhan yang terjadi dari 1 Juli sampai 5 Agustus selama protes mahasiswa "mungkin akan diadili di Pengadilan Kejahatan Internasional tersebut."
Baca juga: Pemenang Nobel M. Yunus dilantik jadi kepala pemerintahan transisi Bangladesh
Baca juga: Pemimpin oposisi Bangladesh mengajak massa tahan diri
Dia juga mengatakan tidak seorang pun yang dikecualikan dari penuntutan, termasuk Hasina. Penasihat hukum tersebut mengatakan bahwa mereka akan berupaya melibatkan PBB dalam proses investigasi.
Sebelumnya, tiga kasus, termasuk pembunuhan dan penculikan, diajukan terhadap Hasina, yang melarikan diri dari Bangladesh pada 5 Agustus ke negara tetangga India.
Sumber: Anadolu-OANA
Berita Terkait
Prabowo tantang mantan ajudan memajukan kualitas pendidikan
Minggu, 15 September 2024 7:27
Kejati NTB periksa mantan Direktur PT GNE terkait korupsi kegiatan usaha
Kamis, 12 September 2024 17:35
Hakim New York tunda vonis mantan Presiden AS Donald Trump hingga setelah pemilu
Minggu, 8 September 2024 13:29
KPK menyiapkan kontra memori kasasi mantan Wali Kota Bima
Jumat, 6 September 2024 20:40
KPK periksa mantan pejabat NTB sidik korupsi shelter tsunami di KLU
Kamis, 5 September 2024 15:17
Mantan Bupati Lombok Timur dukung Iqbal -Dinda di Pilkada NTB 2024
Rabu, 4 September 2024 17:17
Eks Bupati Lombok Barat harap ada addendum kerja sama pengelolaan LCC
Jumat, 30 Agustus 2024 20:55
Mantan Bupati Jembrana diduga meninggal tidak wajar
Jumat, 30 Agustus 2024 19:23