Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat bertekad mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel melalui keterbukaan informasi publik.
"Keterbukaan informasi merupakan salah satu program utama dari pasangan HARUM (Harmoni, Aman, Ramah, Unggul, Mandiri), sesuai dengan misi kelima dari visi Kota Mataram," kata Sekretaris Daerah Kota Mataram Lalu Alwan Basri di Mataram, Kamis.
Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) yang dilaksanakan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Kegiatan itu dihadiri langsung Ketua Komisi Informasi Provinsi NTB, Sansuri bersama Wakil Ketua HM Zaini dan Komisioner Koordinator Bidang Kelembagaan Asraruddin beserta jajarannya.
Baca juga: Mataram terbaik kedua keterbukaan informasi publik NTB
Menurut Sekda, keterbukaan informasi publik yang berjalan di Mataram sesuai dengan misi kelima dari visi Kota Mataram, yaitu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan partisipasi publik.
"Kami berkomitmen mewujudkan pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel, guna memenuhi hak masyarakat dalam mengakses informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," katanya.
Dalam kesempatan itu, Sekda memaparkan berbagai langkah konkret yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Mataram, di antaranya mencakup penguatan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi digital.
Selain itu, pemerintah kota telah melaksanakan berbagai inovasi dalam layanan informasi, termasuk penyediaan anggota tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang mampu berkomunikasi dengan masyarakat difabel melalui bahasa isyarat.
Di samping itu, Pemerintah Kota Mataram telah menyediakan sarana informasi yang lengkap dan mudah diakses, baik melalui media elektronik maupun non-elektronik.
"Kami telah menambahkan petugas penerjemah bahasa isyarat untuk memastikan seluruh masyarakat, termasuk yang difabel, dapat mengakses informasi dengan mudah," katanya menambahkan.
Berita Terkait
Menpora Dito harap Kemenpora jadi badan publik yang informatif
Kamis, 22 Agustus 2024 18:11
Keterbukaan informasi di NTB terus membaik
Selasa, 6 Agustus 2024 21:15
Lombok Tengah tingkatkan keterbukaan informasi publik
Selasa, 23 Juli 2024 17:19
KIP jajaki BIN hingga Kejagung demi keterbukaan informasi publik
Jumat, 17 Mei 2024 19:54
Kawal badan publik di Jakarta raih predikat informatif
Minggu, 28 April 2024 17:27
Perusahaan BUMN makin hari makin transparan
Jumat, 8 Maret 2024 5:38
Erick Thohir: Kualitas BUMN dalam KIP meningkat 2.500 persen
Sabtu, 30 Desember 2023 18:06
Predikat informatif Pemprov Jakarta menjadi bukti komitmen ke publik
Rabu, 20 Desember 2023 6:28