Mataram (ANTARA) - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan pentingnya peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan sebagai upaya melawan praktik rentenir di tengah masyarakat.
Hal itu disampaikan Gubernur Lalu qbal dalam Rapat Koordinasi Daerah TPAKD NTB Semester I Tahun 2025 dan Rapat Pleno TPAKD Provinsi NTB di Mataram, pada 29 Juli 2025.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama TPAKD NTB ini bertujuan untuk memperkuat peran strategis TPAKD dalam memperluas akses layanan keuangan di seluruh wilayah NTB.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Lalu Iqbal mengangkat beberapa isu penting yang perlu menjadi fokus TPAKD, di antaranya masih maraknya praktik rentenir yang menjerat masyarakat kecil, rendahnya perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI), serta minimnya penetrasi asuransi di wilayah NTB.
Baca juga: Koperasi solusi masyarakat terhindar dari rentenir
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya program pemberdayaan berbasis desa melalui inisiatif Desa Berdaya, serta tanggung jawab bersama terhadap kelompok rentan, termasuk anak yatim.
Menanggapi hal tersebut, TPAKD Provinsi NTB menjalankan program unggulan Mawar Emas (Melawan rentenir berbasis masjid).
Program tersbeut telah menyalurkan pembiayaan tanpa bunga kepada 4.981 penerima manfaat dengan total dana sebesar Rp5,4 miliar. Tujuan utama program ini adalah memberikan alternatif pembiayaan yang sehat bagi masyarakat dan menekan ketergantungan terhadap rentenir.
Baca juga: Perangi rentenir, OJK NTB gencarkan edukasi di pedesaan
Sejumlah TPAKD kabupaten/kota di NTB juga menjalankan program unggulan seperti Lotim Berkembang, Harum Berseri, Periri Taman, serta program subsidi bunga di Lombok Barat.
Seluruh program itu ditujukan untuk sektor prioritas, terutama untuk mendukung PMI dan pelaku usaha mikro.
Menatap 2026, TPAKD kabupaten/kota juga merencanakan program-program baru yang akan disinergikan dengan program Desa Berdaya guna memperkuat pemberdayaan masyarakat desa dan mendorong kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal.
Baca juga: Kemendes siap mendampingi desa sukseskan Kopdes Merah Putih
Untuk mendukung inklusi keuangan yang lebih luas, TPAKD juga mengembangkan Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) di Lombok Tengah dan Lombok Utara, serta Ekosistem Pondok Pesantren Inklusif Keuangan Syariah (EPIKS) di Lombok Timur.
Sektor pertanian dan peternakan yang menjadi tulang punggung ekonomi NTB juga mendapat perhatian melalui dorongan pemanfaatan asuransi. Asuransi dinilai penting untuk melindungi petani dan peternak dari risiko gagal panen dan kematian ternak.
Baca juga: Pemkab Lombok Timur NTB tetap fokus pemberantasan rentenir
