Mataram (Antara Mataram) - Komisi II DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mempertanyakan dampak pertumbuhan ekonomi tahun anggaran 2013, yang menurut laporan gubernur pertumbuhannya terus meningkat menjadi 5,61 persen, namun tidak sejalan dengan arah kenaikan angkatan kerja.
"Jumlah kenaikan angkatan kerja begitu kecil, padahal pertumbuhan ekonomi NTB dilaporkan mencapai 5,61 persen pada 2013," kata juru bicara Komisi II DPRD NTB Mori Hanafi, dalam sidang paripurna di DPRD NTB, di Mataram, Rabu.
Sidang paripurna itu mengagendakan laporan komisi-komisi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur NTB Tahun Anggaran 2013..
Mori mengatakan, pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,61 persen merupakan kondisi yang cukup menggembirakan.
Sementara inflasi meningkat hingga mencapai 9,5 persen atau meningkatkan tajam dari hanya 3,99 persen pada 2012.
Kenaikan itu dipengaruhi oleh kenaikan harga BBM terhitung 22 Juni 2013, yang berdampak pada kenaikan inflasi atau ikut menaikan harga-harga barang barang kebutuhan pokok. Apalagi, tarif jasa transportasi otomatis juga ikut naik.
Hal lain yang dicermati Komisi II DPRD NTB yakni jumlah penduduk yang bekerja di NTB per Agustus 2013 mencapai 1.981.842, atau naik hanya 3.078 orang dari 2012, yang menggambarkan jumlah kenaikan angkatan kerja yang begitu kecil padahal pertumbuhan ekonomi NTB mencapai 5,61 persen pada 2013.
"Bagi Komisi II DPRD NTB, hal ini cukup mengkhawatirkan karena seharusnya setiap satu persen pertumbuhan ekonomi di NTB akan menyerap sekitar empat ribuan angkatan kerja baru. Seharusya pada 2013 ada lebih dari 20 ribu angkatan kerja baru di NTB. Kami kemudian khawatir jangan-jangan petumbuhan ekonomi NTB hanya semu belaka," ujarnya.
Komisi II itu juga menyoroti kualitas angkatan kerja, yang merujuk pada catatan BPS bahwa sebanyak 1.056.954 orang (53,3 persen) bekerja diatas 35 jam per minggu, dan sebanyak 227.012 orang (11.45 persen) yang bekerja kurang dari 15 jam per minggu.
"Dalam teori ekonomi pada angkatan kerja yang bekerja seperti ini disebut dengan pengangguran terselubung," ujarnya.
Selain itu, sebagian besar angkatan kerja di NTB, yaitu sebanyak 1.110.204 orang (56,02 persen) berpendidikan SD atau tidak sekolah.
Dengan kondisi seperti ini sulit untuk mengarahkan daerah NTB untuk masuk pada industri olahan kategori sedang.
"Kita baru bisa memasuki fase pada industri kecil, menengah ke bawah. Hal ini lebih realistis mengingat memang pada saat ini sebagian angkatan kerja kita adalah petani dan orang-orang yang bergerak dalam industri olahan kecil menengah," ujar Mori. (*)
DPRD NTB pertanyakan dampak peningkatan pertumbuhan ekonomi
Komisi II DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mempertanyakan dampak pertumbuhan ekonomi tahun anggaran 2013 di provinsi itu, yang menurut laporan gubernur pertumbuhannya terus meningkat hingga mencapai 5,61 persen, namun tidak sejalan dengan arah
"Jumlah kenaikan angkatan kerja begitu kecil, padahal pertumbuhan ekonomi NTB dilaporkan mencapai 5,61 persen pada 2013," kata juru bicara Komisi II DPRD NTB Mori Hanafi.
