Lombok Utara (ANTARA) - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) NTB meluncurkan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) untuk mengurangi laju inflasi bahan pangan dari sisi suplai dan mendorong produksi.
Peluncuran GNPIP dilakukan oleh Gubernur NTB H Zulkieflimansyah, bersama Kepala Perwakilan BI Provinsi NTB Heru Saptaji, Bupati Lombok Utara, H Djohan Sjamsu, Bupati Lombok Timur Sukiman Azmy, Bupati Lombok Barat Fauzan Khalid, dan Wali Kota Bima H Muhammad Lutfi, di Kabupaten Lombok Utara, Selasa.
"Bank Indonesia berkomitmen untuk terus memberikan dukungan dalam menjaga terkendalinya inflasi volatile foods dan ekspektasi inflasi," kata Kepala Perwakilan BI Provinsi NTB, Heru Saptaji.
Dukungan tersebut dilakukan melalui penguatan operasi pasar stabilisasi harga (OPSH), koordinasi penguatan dan perluasan kerja sama antar daerah (KAD), serta penguatan koordinasi dan komunikasi kebijakan pengendalian inflasi.
Menurut Heru, dampak dari penguatan sinergi sudah terasa. Dari sisi regional, tekanan inflasi di NTB terus melandai. Pada April 2023, inflasi NTB tercatat sebesar 4,41 persen (yoy), lebih rendah dibanding inflasi Maret 2023 sebesar 5,23 persen.
"Perkembangan inflasi yang turun menunjukkan hasil kerja keras, cerdas, dan tangkas dari seluruh pihak yang telah berkolaborasi sehingga mampu mengembalikan inflasi ke level kondusif," ujarnya.
Sementara itu, Gubernur NTB H Zulkieflimansyah mengapresiasi Bank Indonesia yang telah menjaga dan menginisiasi pengendalian inflasi di NTB, melalui upaya sinergitas pengendalian inflasi dan penguatan kedaulatan pangan. "NTB termasuk dalam provinsi dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Indonesia, di mana quality of growth di NTB turut menunjukkan hasil yang baik," katanya.
Baca juga: BSI kena serangan siber, BPKN kawal kasusnya
Baca juga: APTIKNAS anjurkan BSI terbuka ke publik terkait serangan siber
Peluncuran GNPIP tersebut juga dirangkaikan dengan penandatanganan tujuh kerja sama antar daerah (KAD) secara pemerintahan dengan pemerintahan (G to G) yang melibatkan Kabupaten Lombok Utara, Lombok Barat, Lombok Timur, Bima, Kota Mataram, dan Kota Bima.
