PKS Sumbawa Barat Tunda Pengumuman Calon Bupati

Sumbawa Barat, (Antara NTB) - Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat menunda penetapan dan pengumuman pasangan bakal calon bupati/wakil bupati yang akan diusung pada pemilihan umum kepala daerah yang akan digelar pada Desember 2016.

"Sedianya pengumuman pada Jumat (20/3), tetapi kami memutuskan menunda penetapan dan pengumuman pasangan calon setelah melihat dinamika politik terkini, khususnya konflik internal sejumlah partai politik," kata Ketua DPD PKS Sumbawa Barat Abidin Nasar, di Taliwang, Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu.

Ia mengatakan sebelumnya PKS telah menjalin komunikasi cukup intensif dengan H Mala Rahman yang sekarang menjabat sebagai Wakil Bupati Sumbawa Barat.

Mala juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan DPD Partai Golkar Sumbawa Barat.

Ia telah menetapkan Iwan Panjidinata, Ketua DPC Gerindra Sumbawa Barat sebagai pasangannya untuk maju dalam Pilkada Kabupaten Sumbawa Barat, dengan nama pasangan yang diusung, yakni "MAPAN" (Mala Rahman-Iwan Panjidinata).

Konflik yang terjadi di internal Partai Golkar dalam hal ini Golkar NTB telah diambil alih oleh kubu Agung Laksono, diduga menjadi alasan PKS menunda penetapan calon yang akan diusung. Namun Abidin enggan berkomentar mengenai hal itu.

"Yang jelas selain karena alasan konflik internal sejumlah partai politik, hasil survei internal yang dilaksanakan PKS menunjukkan bahwa tingkat elektabilitas sejumlah figur calon Bupati Sumbawa Barat cukup merata," ujarnya.

Para bakal calon bupati itu, juga memiliki kelebihan masing-masing. Kondisi tersebut menjadikan figur yang akan menjadi bakal calon wakil bupati memiliki posisi sangat strategis.

"Analisa kami, elektabilitas calon wakil bupati yang akan menjadi penentu siapa yang akan memenangkan pertarungan di pilkada nanti. Itu salah satu alasan PKS menunda penetapan calon yang akan kami usung," ujarnya.

Ia mengaku partainya belum memutuskan sampai kapan penundaan tersebut. "Tim Optimalisasi Musyakaroh tetal bekerja, karena ada tahapan di internal yang mesti dilaksanakan," ucapnya.

Dengan perolehan satu kursi di DPRD, kata dia, partainya tidak memasang target muluk muluk, misalnya dengan memaksakan calon wakil bupati harus berasal dari partai itu.

"Kami hanya ingin memastikan bahwa pasangan calon yang kami usung memiliki elektabilitas yang memadai untuk memenangkan pilkada," kata Abidin. (*)