Jaksa menuntut Direktur CV ABB bayar Rp27,7 miliar kerugian korupsi KUR

Mataram (ANTARA) - Jaksa menuntut agar majelis hakim membebankan Direktur CV Agro Biobriket dan Briket (ABB) Lalu Irham membayar Rp27,7 miliar kerugian negara yang muncul dalam perkara korupsi program Penyaluran Dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kabupaten Lombok Timur.

"Menuntut agar majelis hakim membebankan terdakwa Lalu Irham membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp27,7 miliar," kata Dian Purnama mewakili tim jaksa penuntut umum dalam sidang tuntutan terdakwa Lalu Irham di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Kamis malam.

Apabila terdakwa tidak mampu membayar dalam periode 1 bulan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap, tegas dia, maka pihaknya akan menyita dan melelang harta benda milik terdakwa untuk menutupi uang pengganti.

"Jika harta benda terdakwa tidak juga mencukupi untuk mengganti, maka terdakwa wajib menjalani hukuman kurungan selama 7 tahun," ujar dia.

Jaksa menguraikan bahwa angka Rp27,7 miliar tersebut berasal dari hasil audit BPKP NTB senilai Rp29,6 miliar.

"Sebesar Rp27,7 miliar ini merupakan hasil pengurangan klaim asuransi para debitur sebesar Rp1,4 miliar, pembayaran 14 debitur senilai Rp476 juta, dan sisa saldo pada rekening debitur senilai Rp7,9 juta," ujarnya.

Jaksa dalam tuntutan turut meminta agar majelis hakim menjatuhkan pidana hukuman 14 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 4 bulan kurungan.

Jaksa menilai terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19. Akibat perbuatan terdakwa, tidak hanya negara yang rugi, melainkan masyarakat dalam hal ini kalangan petani.

"Hal yang meringankan, terdakwa belum pernah menjalani pidana hukuman," ucapnya.

Tuntutan jaksa ini merujuk pada dakwaan primer yang mengatur tentang aturan pidana Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Program Penyaluran Dana KUR berlangsung pada tahun anggaran 2021—2022. Tercatat 789 petani yang masuk sebagai debitur. Total anggaran yang disalurkan sebesar Rp29,95 miliar.

Permasalahan korupsi muncul dalam penyaluran 779 debitur petani jagung di Kabupaten Lombok Timur. Anggaran untuk 779 debitur itu menjadi penilaian ahli audit sebagai total loss (kerugian total).

Dalam perkara ini, terdakwa lain, yakni Amiruddin sebagai mantan Kepala BNI Cabang Mataram bertanggung jawab perihal penyaluran bantuan yang bersumber dari kementerian.

Pihak bank menyalurkan melalui CV ABB yang merupakan perusahaan perantara milik terdakwa Lalu Irham.

Meski demikian, bantuan untuk kalangan petani di Kabupaten Lombok Timur tidak tersalurkan, tetapi masuk ke rekening perusahaan milik Lalu Irham yang lain, yakni PT Mitra Universal Group (MUG).

Perusahaan tersebut terungkap seolah-olah ditunjuk oleh CV ABB sebagai distributor sarana produksi pertanian (saprotan) untuk kalangan petani penerima bantuan.

Anggaran yang dicairkan hanya tersalurkan kepada petani tembakau di Kabupaten Lombok Tengah. Untuk jatah petani Kabupaten Lombok Timur, terungkap di persidangan telah dipergunakan secara pribadi oleh Lalu Irham.

Dalam persidangan, terungkap bahwa Lalu Irham tidak hanya menikmati sendiri, tetapi ada bukti penyaluran uang ke sejumlah pihak, salah satunya bernama Krisbiantoro yang mendapatkan pengiriman uang secara berkala dengan total Rp13 miliar.

Krisbiantoro, dalam fakta persidangan, terungkap sebagai pihak yang membantu dan menjanjikan akan menyelamatkan Lalu Irham dari kasus tersebut.