PBB serukan percepatan global pembangunan berkelanjutan

PBB (ANTARA) - Dunia menghadapi risiko tidak akan mencapai sebagian besar seluruh Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) kecuali tindakan untuk mempercepat implementasi diambil, kata laporan PBB yang dirilis pada Senin (10/7).

Kegagalan menggandakan upaya global guna mencapai SDGs dapat memicu ketidakstabilan politik yang lebih besar, menjungkirbalikkan ekonomi, dan menyebabkan kerusakan lingkungan yang tidak dapat diperbaiki, menurut "Laporan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2023: Edisi Khusus" itu pula.

Sustainable Development Goals (SDGs) dengan suara bulat diadopsi oleh para pemimpin dunia pada September 2015 untuk menjadi cetak biru bagi upaya pembangunan global di tahun-tahun menjelang tahun 2030. Sebanyak 17 tujuan tersebut dimaksudkan untuk mengakhiri kemiskinan, memerangi ketidaksetaraan, dan mengatasi perubahan iklim.

Dengan menggunakan data dan perkiraan terbaru yang tersedia, laporan baru ini memberikan penilaian titik tengah yang komprehensif tentang kemajuan SDGs.

Dampak gabungan dari krisis iklim, konflik di Ukraina, prospek ekonomi global yang suram, dan efek berkepanjangan dari pandemi COVID-19 telah mengungkapkan kelemahan sistemik dan menghambat kemajuan menuju SDGs, kata laporan itu.

Menurut laporan tersebut, dari sekitar 140 target yang dapat dievaluasi, setengahnya menunjukkan penyimpangan sedang atau berat dari lintasan yang diinginkan, dan lebih dari 30 persen dari target tersebut tidak mengalami kemajuan atau, lebih buruk lagi, regresi di bawah baseline 2015.

Dikatakan bahwa dampak dari pandemi COVID-19 menghentikan kemajuan stabil selama tiga dekade dalam mengurangi kemiskinan ekstrem, dengan jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan ekstrem meningkat untuk pertama kalinya dalam satu generasi.

Jika tren ini bertahan, pada tahun 2030, sebanyak 575 juta orang akan tetap terjebak dalam kemiskinan ekstrem dan diperkirakan 84 juta anak-anak dan remaja masih akan putus sekolah, kata laporan itu. Laporan lebih lanjut memperingatkan bahwa sementara kurangnya kemajuan bersifat universal, yang paling miskin dan paling rentan di dunialah yang mengalami dampak terburuk dari tantangan global yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Sementara itu, laporan tersebut menunjukkan kemajuan di beberapa bidang sejak 2015 yang menggambarkan potensi kemajuan lebih lanjut.

Di antara kemajuan yang disoroti, pangsa populasi global yang memiliki akses ke listrik telah meningkat dari 87 persen pada tahun 2015 menjadi 91 persen pada tahun 2021, dengan hampir 800 juta orang tambahan yang terhubung.

Laporan tersebut juga menggambarkan bahwa jumlah orang yang menggunakan internet telah tumbuh sebesar 65 persen sejak tahun 2015, mencapai 5,3 miliar orang dari populasi dunia pada tahun 2022.

Baca juga: Pelapor Khusus PBB mendesak Indonesia ambil tindakan atasi krisis Myanmar
Baca juga: Unesco usulkan sidang PBB gunakan bahasa indonesia

Pencapaian pembangunan yang penting seperti itu menunjukkan bahwa terobosan ke masa depan yang lebih baik untuk semua dimungkinkan melalui kombinasi tindakan kolektif dan kemauan politik yang kuat, serta penggunaan teknologi, sumber daya, dan pengetahuan yang tersedia secara efektif, kata laporan itu.

“Kita berada pada saat kebenaran dan perhitungan. Namun bersama-sama, kita dapat menjadikan ini sebagai momen harapan,” tulis Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres di depan laporan tersebut. "Saya mendesak semua negara anggota untuk menjadikan 2023 sebagai momen ketika kita memulai kemajuan SDGs, untuk menciptakan masa depan yang lebih damai dan sejahtera bagi semua," katanya pula.