SIPD kunci pencegahan korupsi di Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan menyatakan sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) menjadi salah satu kunci pencegahan korupsi di Indonesia.

"SIPD ini merupakan salah satu terobosan penting dalam strategi nasional pencegahan korupsi (Stranas PK)," katanya dalam diskusi yang digelar Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertajuk Satu Sistem Informasi Tutup Ruang Korupsi, di Jakarta, Senin.

Menurut dia, SIPD menjadi salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan transparansi anggaran dan program di pemerintahan daerah karena sistem itu mengintegrasikan data dari berbagai tingkatan pemerintahan, mulai dari desa hingga pusat yang dapat dipantau setiap waktu.

Pahala menjelaskan bahwa SIPD bukan hanya menyambungkan perencanaan program sampai laporan keuangan, tetapi juga memuat data laporan keuangan di tingkat terbawah hingga teratas, yakni mulai dari desa, kabupaten, provinsi, Kementerian Dalam Negeri, hingga Kementerian Keuangan. "Dengan menghubungkan laporan keuangan dari semua level pemerintahan, pemerintah dapat melihat kondisi keuangan secara lebih komprehensif," ungkapnya.

Sebelum adanya SIPD, kata dia, setiap daerah memiliki sistem informasi sendiri-sendiri, sehingga sistem yang sendiri-sendiri ini membuat pengelolaan anggaran daerah menjadi kurang efektif dan efisien.

“Kurangnya integrasi data juga membuat pengawasan anggaran daerah menjadi lebih sulit. Masyarakat dan lembaga pengawas kesulitan untuk mengakses data anggaran dan program daerah secara lengkap dan akurat,” katanya.

Baca juga: Terapkan MCP optimalkan pencegahan korupsi di Mataram
Baca juga: Kemenkumham Jatim tandatangani komitmen pencegahan korupsi

Pahala mengatakan bahwa masih ada sejumlah tantangan yang perlu dihadapi terkait penerapan SIPD, di antaranya masih rendahnya literasi digital masyarakat. "Masyarakat perlu memiliki pemahaman yang memadai tentang cara menggunakan SIPD untuk mengakses data anggaran dan program daerah," ujarnya. Selain itu, kata Pahala, pemerintah juga perlu memperkuat aparat pengawasan internal untuk memastikan bahwa anggaran dan program daerah dilaksanakan secara efektif dan efisien.