Pati, Jawa Tengah (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Pati, Jawa Tengah, mencatat terdapat delapan dari 21 kecamatan di Pati yang seluruh wajib pajaknya telah lunas membayar Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2).
"Kedelapan kecamatan tersebut adalah Kecamatan Gembong, Kecamatan Winong, Kecamatan Jaken, Kecamatan Batangan, Kecamatan Puncakwangi, Kecamatan Tambakromo, Kecamatan Juwana dan Kecamatan Gunungwungkal," kata Penjabat Bupati Pati Henggar Budi Anggoro di Pati, Kamis.
Penjabat Bupati Pati menghadiri Gebyar Lunas PBB-P2 Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pati sekaligus pembagian hadiah untuk warga yang taat membayar PBB di Pendopo Kabupaten Pati, Kamis.
Acara tersebut juga dihadiri perwakilan dari Sekretariat Daerah, Bidang PBB-P2 dan PBHTB, perwakilan DPRD Pati, perwakilan Bank Jateng, sejumlah OPD terkait, serta seluruh camat se-Kabupaten Pati.
Ia menyampaikan apresiasinya terhadap delapan kecamatan yang bisa lunas PBB hingga 100 persen. Kecamatan lain diharapkan juga bisa mengikuti jejak kedelapan kecamatan tersebut. Dengan adanya pembagian hadiah bagi wajib pajak yang disiplin membayar pajak, dia berharap, dapat mendorong wajib pajak lainnya untuk disiplin dalam membayar PBB, karena menjadi salah satu pendapatan daerah untuk mendukung program pembangunan.
"Pendapatan tersebut juga bisa digunakan untuk membiayai banyak hal, baik untuk pembangunan dan kegiatan-kegiatan yang ada di tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat OPD, dan Kabupaten Pati," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bidang PBB Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pati Sugiharto menyampaikan realisasi PBB sampai tanggal 29 Agustus 2023 sebesar 83,2 persen.
Baca juga: ASN Mataram harus lunas PBB sebagai syarat pencairan TPP
Baca juga: Pemkot Mataram buka layanan ekstra pembayaran PBB
"Realisasi PBB sampai tanggal 29 Agustus 2023 sebesar 83,2 persen atau sekitar Rp24,7 miliar dari rencana penerimaan sebesar Rp29,8 miliar. Sedangkan jumlah wajib pajak sesuai SPPT sebanyak 795.214 wajib pajak," ujarnya.
Berita Terkait
Puluhan Warga Mataram Lakukan Aksi Gunduli Kepala
Jumat, 21 Agustus 2015 15:53
Haji- 60 Persen Calon Haji Mataram Risiko Tinggi
Rabu, 19 Agustus 2015 21:37
Bupati Sumbawa Barat Evaluasi Jelang Akhir Jabatan
Selasa, 11 Agustus 2015 7:40
Legislator Kecewa Anggaran Sosial Minim Dialokasikan Pemprov NTB
Rabu, 5 Agustus 2015 23:18
Anggaran pengamanan pilkada sumbawa barat rp1,5 miliar
Jumat, 31 Juli 2015 15:01
Paket "K2" Pertama Mendaftar Ke KPU KSB
Senin, 27 Juli 2015 11:14
Paket "f1" didukung partai terbanyak dalam pilkada
Minggu, 5 Juli 2015 14:21
Ikan tuna NTB mengandung merkuri kadar rendah
Rabu, 10 Juni 2015 6:56