Golkar NTB Berikan Sinyal Dukung Ade Komarudin

Mataram (Antara NTB) - Juru bicara Partai Golkar Nusa Tenggara Barat Cris Parangan memberikan sinyal kader dan pengurus di daerah itu mendukung Ade Komarudin sebagai calon ketua umum pada musyawarah nasional partai berlambang pohon beringin tersebut

"Sinyal sudah ada untuk mendukung Ade Komarudin," kata Cris Parangan di Mataram, Senin.

Ia menuturkan, sinyal dukungan kader dan pengurus kepada Ade Komarudin itu bisa dilihat dari kuatnya dukungan pemerintah kepada Ketua DPR RI tersebut untuk menjadi orang nomor satu di partai berlambang pohon beringin.

"Kita tahu Ade Komarudin ini mendapat dukungan dari pemerintah. Hal ini sudah terlihat ketika dia menjadi Ketua DPR RI. Pemerintah ada di belakangnya," ujarnya.

Cris Parangan atau akrab disapa CP ini mengatakan meski pihaknya mendukung Ade Komarudin sebagai ketua umum, ia tidak menampik jika kader maupun pengurus belum sepenuhnya mendukung calon.

Ini terkait munculnya delapan nama calon ketua umum, yakni Ade Komarudin, Setya Novanto, Mahyudin, Priyo Budi Santoso, Aziz Syamsudin, Idrus Marham, Airlangga Hartarto dan Syahrul Yasin Limpo sebagai kandidat kuat memimpin Golkar.

Namun dia menilai menyikapi hadirnya delapan calon ketua umum itu, pengurus DPD Golkar NTB kurang cerdas. Terbukti tidak semua deklarasi atau undangan dari delapan calon itu yang direspons.

Bahkan, deklarasi akbar yang dilakukan Ade Komarudin sebagai calon ketua umum Golkar tanggal 11 Maret 2016 di Yogyakarta tanpa dihadiri pengurus DPD Golkar NTB. Padahal, sudah jelas jika Ade Komarudin disukai pemerintah.

"Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada tujuh kandidat yang lain, sejatinya jelas dengan mata telanjang kita melihat sinyal kesukaan pemerintah ada pada diri Ade Komarudin," tuturnya.

Bukti dukungan pemerintah kepada Ade Komarudin, menurut Cris, dapat dilihat pada proses pergantian Setya Novanto ke Ade Komarudin pada 11 Januari 2016 di saat Partai Golkar mengalami kevakuman pengurus di tingkat DPP.

Pemerintah melalui Menkumham Yasonna Laoly pada tanggal 30 Desember 2015 sudah mencabut legalitas SK Munas Ancol di bawah pimpinan Agung Laksono, tanpa menerbitkan SK pengesahan kepungurusan yang baru. Bahkan, pada 28 Januari 2016 pemerintah hadir mengakui kepengurusan Golkar dengan menerbitkan SK perpanjangan sampai 28 juli 2016.

"Artinya, tanpa kepengurusan DPP yang sah, pelantikan Ade Komarudin atau akrab disapa Akom pada tanggal 11 Januari 2016 berjalan sempurna. Dilantik langsung oleh HM Hatta Ali selaku Ketua MA dan dihadiri langsung oleh empat wakil Ketua DPR RI. Pascapelantikan tersebut tidak ada protes dan riak-riak yang berarti," katas Cris yang juga merupakan fungsionaris DPP Golkar.

Sebelumnya, politisi senior Partai Golkar yang juga merupakan Wakil Gubernur NTB H Muhammad Amin mengatakan sosok calon ketua umum ke depan harus bisa menyatukan dan merangkul semua kader serta pengurus yang selama ini saling berseberangan.

"Sosok ketua umum ke depan adalah yang bisa merangkul semua kader maupun pengurus baik yang ada di pusat maupun di daerah," kata Muhammad Amin.

Ia menjelaskan, selain mampu merangkul dan menjadi pemersatu semua kader dan pengurus, ketua umum Golkar ke depan juga harus memiliki intergitas dan bisa diterima oleh semua kalangan.

"Kami sangat mengapresiasi siapa pun nanti yang akan menjadi ketua umum Golkar. Tetapi, tentu kami berharap ketua nanti bisa menjadi pemersatu partai," tegasnya.

Menurut Amin, dari nama-nama calon ketua umum Golkar yang akan maju pada munas mendatang, pihaknya melihat semua memiliki peluang yang sama, seperti Ade Komarudin, Nurdin Khalid, Setya Novanto, Azis Syamsudin, Mahyuduin, dan Idrus Marham.

"Semua memiliki peluang dan kesempatan yang sama. Siapa itu kita belum tahu," katanya. (*)