Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan aspek penguatan hukum menjadi bagian penting dalam upaya melindungi dan melayani para penyandang disabilitas.
Kepala Dinas Sosial NTB Ahsanul Khalik mengatakan NTB sudah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2019 tentang perlindungan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
"Kami memastikan upaya optimal untuk menjadikan NTB menuju daerah ramah disabilitas," ujarnya di Mataram, Selasa.
Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas menjadi perda adalah bentuk keseriusan Pemprov NTB dalam melayani, melindungi, dan memenuhi hak penyandang disabilitas.
Baca juga: BPJS Ketenagakerjaan NTB dan Bank Dinar Lindungi Penyandang Disabilitas
Di NTB kini sudah terbentuk dua unit layanan disabilitas yang dipimpin oleh pejabat setingkat eselon tiga. Unit pelayanan teknis daerah itu diperkuat melalui Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2023.
Kedua unit pelayanan disabilitas tersebut adalah pusat pelayanan sosial perlindungan anak dan pemberdayaan disabilitas Sasambo Mutupa, serta pusat pelayanan sosial Bina Laras Mutmainah.
Pusat layanan Sasambo Matupa memberikan pembinaan mental dan sosial serta bimbingan keterampilan bagi penyandang disabilitas yang produktif untuk memberikan pelatihan keterampilan berupa perbengkelan las, desain grafis, dan membatik.
Para penyandang disabilitas yang tergabung dalam pusat layanan Sasambo Matupa berasal dari delapan kabupaten dan dua kota di NTB. Setiap tahun menerima calon penerima manfaat sebanyak 70 penyandang disabilitas yang dilatih dalam dua angkatan setiap tahun.
"Setelah mereka menerima pelatihan, kami kembalikan ke keluarga masing-masing. Mereka dibekali alat keterampilan sebagai bekal untuk berkarya dan berwirausaha sesuai jenis keterampilan yang mereka peroleh," kata Ahsanul.
Baca juga: Dana bansos PKH di NTB tersalurkan Rp450,94 miliar
Adapun pusat layanan Mutmainah memberikan pelayanan sosial psikologis juga pembinaan mental kerohanian bagi penyandang disabilitas mental yang sudah dinyatakan stabil oleh pihak Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Mutiara Sukma Mataram.
Bila penerima manfaat itu sudah cukup stabil dan sudah berelasi sosial, kata dia, maka mereka akan dipulangkan kembali ke keluarga. Sedangkan bagi penerima manfaat yang tidak dikembalikan ke pihak keluarga karena kondisi ekonomi keluarga yang memprihatinkan, maka Dinas Sosial NTB tetap memberikan layanan kebutuhan dasar dan memberikan pembinaan.
Tak hanya membentuk pusat layanan, pihaknya juga menginisiasi beberapa regulasi terkait perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, yakni regulasi satuan tugas pelayanan, komisi disabilitas daerah, dan regulasi pengurus komisi disabilitas daerah.
Berdasarkan data yang dihimpun Dinas Sosial NTB, jumlah penyandang disabilitas mencapai 28.626 jiwa per tahun 2020.
Lebih lanjut Ahsanul meminta seluruh Dinas Sosial yang berada di NTB memverifikasi dan melakukan validasi kembali data statistik tersebut.
Baca juga: Pemprov NTB membentuk Komisi Disabilitas
Baca juga: Polda NTB bantu kursi roda penyandang disabilitas di Lotim
Pemprov NTB lindungi penyandang disabilitas melalui penguatan hukum
Penyandang disabilitas menjadi petugas pengibaran Bendera Merah Putih dalam rangka memperingati HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kantor Desa Taman Ayu, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (17/8/2024). (ANTARA/Sugiharto Purnama)
